Menteri ATR: Jangan Biarkan Lahan Produktif Hilang

AKTUALITAS.ID – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengingatkan bahwa cita-cita besar Indonesia mencapai ketahanan pangan dan swasembada tidak cukup hanya mengandalkan peningkatan produksi. Menurutnya, lahan pertanian produktif harus diselamatkan dari ancaman alih fungsi agar tidak terus menyusut.

Nusron menegaskan, kepastian hukum atas tanah menjadi fondasi utama bagi petani untuk mengelola lahan secara berkelanjutan sekaligus menjaga produksi pangan nasional.

“Bagi kami, ketahanan pangan tidak dapat dipisahkan dari kepastian hukum atas tanah,” ujar Nusron Wahid dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/7/2026).

Ia menjelaskan, peran Kementerian ATR/BPN bukan hanya menerbitkan sertifikat atau hak atas tanah. Lembaga yang dipimpinnya juga bertanggung jawab mengawal penataan ruang dan melindungi kawasan pertanian produktif agar tidak terus tergerus alih fungsi menjadi kawasan nonpertanian.

Menurut Nusron, jika lahan subur terus berkurang, target swasembada pangan akan semakin sulit dicapai. Karena itu, perlindungan terhadap lahan produktif harus menjadi prioritas dalam pembangunan nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto pada Panen Raya TNI Terintegrasi di Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, Jawa Timur. Kegiatan yang digelar serentak di 43 titik di seluruh Indonesia itu menjadi simbol kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat ketahanan pangan.

Nusron menilai keberhasilan meningkatkan produksi pertanian tidak hanya bergantung pada petani, tetapi juga membutuhkan sinergi pemerintah, TNI, kementerian, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.

Dalam panen raya tersebut, sejumlah komoditas strategis seperti padi, tebu, dan kedelai dipanen sebagai bagian dari upaya memperkuat pasokan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa ketahanan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian, melainkan gerakan nasional yang harus melibatkan seluruh elemen bangsa.

“Ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa,” kata Prabowo.

Pesan Nusron menjadi pengingat bahwa menjaga ketahanan pangan tidak hanya soal menanam dan memanen, tetapi juga memastikan lahan pertanian tetap terlindungi, memiliki kepastian hukum, dan tidak terus beralih fungsi. Tanpa langkah tersebut, fondasi menuju swasembada pangan berisiko semakin rapuh. (Bowo/Mun)