Rocky Gerung: Polwan Punya Peran Penting Redam Konflik di Masyarakat

AKTUALITAS.ID – Pengamat politik Rocky Gerung mendorong polisi wanita (Polwan) mengedepankan etika kepedulian atau ethics of care dalam menjalankan tugas kepolisian, bukan semata-mata bertumpu pada ethics of power. Pendekatan tersebut dinilai penting karena polisi berhadapan langsung dengan masyarakat yang menghadapi persoalan sosial, ekonomi, budaya, hingga psikologis yang semakin kompleks.

“Artinya, identitas primer Polwan adalah ‘caring’, baru kemudian ‘policing’. Kendati dalam hierarki institusi ada pembeda kepangkatan, tapi secara fungsional semua polisi adalah pengasuh masyarakat. Sistem etiknya adalah ‘ethics of care’, bukan ‘ethics of power’,” kata Rocky saat menjadi narasumber di Pembekalan Peserta Didik Diktuk Bintara Polri di Gedung Widya Warapsari Sepolwan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Dalam pandangannya, Polwan bukan hanya sekadar polisi berjenis kelamin perempuan. Identitas profesional Polwan juga perlu ditempatkan pada fungsi perlindungan, pelayanan, serta kemampuan membangun hubungan dengan masyarakat.

Selain itu, pendekatan kepedulian dinilai semakin relevan ketika masyarakat menghadapi tekanan akibat konflik global, krisis lingkungan, persoalan ekonomi, serta potensi meningkatnya keresahan sosial.

Rocky menjelaskan, kompleksitas persoalan tersebut dapat memicu frustrasi apabila bertemu dengan berbagai faktor lain. Ketegangan sosial juga berpotensi berkembang menjadi konflik yang berkaitan dengan persoalan kelas, etnis, ras, maupun agama.

Dalam kondisi tersebut, kepolisian memiliki peran dalam melakukan mitigasi sebelum ketegangan berkembang lebih luas. Penanganan masyarakat tidak cukup hanya mengandalkan kewenangan, tetapi juga membutuhkan kemampuan membaca persoalan dan membangun komunikasi.

“Di situ ‘caring’ mendahului ‘power’. Pendemo harus diperlakukan sebagai ‘pencari keadilan’, hutan harus diterangkan sebagai ‘rahim ibu bumi’. Ketertiban harus berasal dari keahlian negosiasi,” ujar Rocky.

Pendiri Tumbuh Institute itu juga menekankan bahwa tugas kepolisian juga membutuhkan kemampuan memahami psikologi masyarakat, menghargai budaya setempat, serta membaca kondisi sosial yang melatarbelakangi ketidakpuasan publik.

Rocky menempatkan Polwan sebagai bagian penting dalam pendekatan tersebut. Kemampuan negosiasi dan kepedulian dinilai dapat digunakan untuk meredakan ketegangan sebelum berkembang menjadi konflik.

“Polwan adalah perempuan yang berprofesi sebagai negosiator publik, justru karena watak ‘ethics of care’ itu,” tutur Rocky.

Dirinya juga menyinggung kerentanan perempuan ketika tekanan ekonomi dan sosial meningkat. Memburuknya kondisi ekonomi keluarga dapat memengaruhi pemenuhan kebutuhan, keharmonisan rumah tangga, hingga meningkatkan risiko kekerasan domestik.

Dalam kerangka tersebut, ethics of care tidak ditempatkan sebagai pengganti penegakan hukum. Pendekatan itu menjadi landasan etik agar kewenangan kepolisian tetap mempertimbangkan perlindungan manusia, komunikasi, dan kondisi sosial masyarakat.

Sementara itu, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronika Tan menekankan perlunya membuka lebih banyak ruang bagi perempuan sekaligus memperkuat kompetensi mereka agar dapat mengambil peran lebih luas di institusi kepolisian.

“Penguatan tersebut juga perlu berjalan bersama pengarusutamaan gender di lingkungan kepolisian. Pendekatan ini diarahkan agar perspektif gender tidak ditempatkan sebagai isu yang berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari kebijakan, pengembangan sumber daya manusia, serta pelaksanaan tugas kepolisian,” ujar Veronika.