Ratusan Dapur MBG Belum Kantongi Sertifikat Higiene

AKTUALITAS.ID – Pemerintah memperketat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Banten. Hingga awal Agustus 2026, 27 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih berstatus suspend atau dibekukan, sementara sekitar 700 SPPG lainnya masih dalam proses memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Data tersebut disampaikan Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Wilayah Jakarta-Banten Ida Wahyuni usai bertemu Gubernur Banten Andra Soni di Kota Serang, Selasa (4/8/2026).

Menurut Ida, saat ini telah berdiri 1.403 SPPG di seluruh Provinsi Banten yang melayani sekitar 3.397.020 penerima manfaat Program MBG.

Namun, tidak seluruh dapur pelayanan telah memenuhi standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN). Sebanyak 27 SPPG masih dibekukan karena harus melakukan sejumlah perbaikan.

“Ada yang mungkin infrastrukturnya kurang, ada yang kekurangan minor, ada yang kekurangan mayor. Tapi semua itu berproses untuk diperbaiki,” ujar Ida.

Ia menegaskan, kebijakan suspend bukan berarti fasilitas tersebut ditutup permanen. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh SPPG memenuhi standar keamanan pangan sebelum kembali melayani masyarakat.

BGN, lanjut Ida, kini memperketat pengawasan untuk memastikan setiap makanan yang diterima masyarakat memenuhi standar higienitas dan keamanan.

“BGN dalam hal ini memperketat semuanya untuk menjamin penerima manfaat menerima program ini dalam keadaan baik,” katanya.

Selain persoalan suspend, proses pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) juga masih berlangsung. Dari total 1.403 SPPG, sekitar 700 dapur telah memenuhi persyaratan, sedangkan sekitar 700 lainnya masih melengkapi berbagai dokumen dan persyaratan teknis.

Ida menjelaskan bahwa memperoleh SLHS tidak hanya membutuhkan kelengkapan administrasi, tetapi juga harus memenuhi standar lingkungan, legalitas bangunan, hingga kesiapan sumber daya manusia.

“Persyaratan untuk SLHS itu banyak. Mulai dari lingkungannya, izin bangunannya, semuanya menjadi satu kesatuan,” jelasnya.

Selain itu, para relawan dan petugas pengolah makanan juga diwajibkan mengikuti bimbingan teknis penjamah makanan, termasuk pelatihan mengenai higienitas pribadi, sanitasi lingkungan, dan keamanan pangan.

Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menegaskan Pemerintah Provinsi Banten akan terus mendukung pelaksanaan Program MBG melalui koordinasi, fasilitasi, dan pengawasan sesuai kewenangan pemerintah daerah.

“Kami sangat mendukung Program MBG. Kami ingin memastikan program ini berjalan dengan baik. Sebaik apa pun kebijakan, pengawasan tetap diperlukan agar implementasinya sesuai tujuan,” kata Andra.

Pemerintah daerah menegaskan tidak akan masuk ke aspek operasional pelaksanaan MBG, namun akan terus mengawal kelancaran program agar standar pelayanan dan keamanan pangan tetap terjaga.

Ketatnya pengawasan terhadap SPPG menunjukkan upaya pemerintah meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Di sisi lain, proses pemenuhan standar higiene dan sanitasi menjadi tantangan yang harus diselesaikan agar seluruh dapur MBG dapat beroperasi sesuai ketentuan dan memberikan layanan yang aman bagi jutaan penerima manfaat. (Purnomo/Mun)