FOTO
FOTO: Pemerintah Genjot Pembangunan Hunian Layak di NTT
AKTUALITAS.ID – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan plakat kepada Wakil Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena usai rapat penguatan sinergi program perumahan bersama Taspen dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam pertemuan strategis di Jakarta, Selasa 21 April 2026.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong penguatan sinergi lintas sektor dalam percepatan penyediaan hunian layak di Nusa Tenggara Timur (NTT), termasuk bersama PT Taspen dan pemerintah daerah setempat.
Menteri yang akrab disapa Ara tersebut menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor pendukung menjadi kunci dalam menjawab tantangan penyediaan perumahan, khususnya bagi aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Dalam kesempatan itu, pemerintah juga memastikan peningkatan alokasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di NTT. Setiap kabupaten/kota di wilayah tersebut ditargetkan memperoleh minimal 500 unit bantuan.
Dengan total 22 kabupaten/kota, NTT diproyeksikan menerima sekitar 11.000 unit BSPS pada 2026. Program ini difokuskan untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat di daerah. AKTUALITAS.ID/ Dede Kurniawan
-
POLITIK30/07/2026 13:00 WIBBawaslu Bongkar Modus Baru Politik Uang Digital
-
NUSANTARA30/07/2026 12:30 WIBHampir 1 Hektare Hutan Gunungkidul Ludes Dilalap Api
-
RIAU30/07/2026 14:00 WIBEkspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau Siap Melayani Masyarakat hingga Pulau Terluar
-
NUSANTARA30/07/2026 13:40 WIBPolisi Tetapkan Anggota DPRD Medan Tersangka Pengeroyokan
-
NASIONAL30/07/2026 15:00 WIBPrabowo Resmi Naikkan Tukin Prajurit TNI dan Pegawai Kemhan
-
NASIONAL31/07/2026 09:00 WIBEddy Soeparno Dorong Ketahanan Energi Nasional
-
JABODETABEK31/07/2026 08:30 WIBPengendara Vario Tewas Usai Tabrakan Adu Banteng
-
NUSANTARA30/07/2026 14:30 WIBPakar Hukum: Daluwarsa Harus Jadi Pertimbangan Utama Majelis Hakim dalam Perkara Lahan Transmigrasi Kukar

















