Salah satunya, Jokowi merasa ada potensi dirinya bisa disingkirkan lewat agenda amandemen UUD 1945.
Tidak ada yang menjamin bahwa GBHN akan diubah nantinya.
UU Kementerian Negara mengatur pengumuman kabinet sah setelah Presiden dilantik.
Demokrasi sangat ditentukan oleh perilaku elite politik baik etika maupun logikanya.
Megawati diundang Partai Gerindra merupakan bagian dari silaturahim politik,
gerbong kabinet Jokowi akan diisi 55 persen menteri berlatar profesional dan 45 persen.
Jabatan jaksa agung sempat menjadi pergunjingan politik antara PDIP dan Nasdem.
GBHN akan merubah cara pandang bangsa menjadi lebih luas.
Pengajukan menjadi JC tersebut mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011.
KPK juga memanggil lima saksi lainnya untuk tersangka Andra.
Demokrat dinilai bermanuver untuk semakin merapat ke kubu pendukung Joko Widodo (Jokowi).
Serangan balik yang dilakukan TNI/Polri bukanlah pelanggaran HAM.
Komposisinya, 55 persen profesional dan 45 persen dari parpol.
AKTUALITAS.ID – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berencana menyampaikan penjelasan resmi tentang wacana pengawasan terhadap Netflix, Youtube dan Facebook pada 21 Agustus 2019. “Tanggal 20 Agustus nanti...
