DPR Akan Pertanyakan Usulan Anggaran Rp20 Triliun Kementerian HAM

AKTUALITAS.ID – Komisi XIII DPR RI akan menggelar rapat bersama Menteri HAM, Natalius Pigai, pada Rabu (30/10/2024) untuk membahas usulan kenaikan anggaran Kementerian HAM menjadi Rp20 triliun. Rapat ini bertujuan untuk mendalami maksud dari pernyataan Pigai yang sempat mengusulkan anggaran besar bagi kementeriannya dalam rangka memperkuat pembangunan HAM di Indonesia.

“Kita dalami lagi maksud Pak Pigai itu apa, dan beliau juga menyampaikan itu sebagai sebuah lontaran dalam sambutan,” ujar Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Willy menekankan bahwa pemerintah Prabowo-Gibran telah menunjukkan political will yang progresif dengan meleburkan Kementerian HAM untuk memperkuat perlindungan HAM. Menurutnya, isu HAM mencakup berbagai aspek kehidupan warga negara, seperti akses makanan bergizi, pendidikan, dan kesehatan.

“Jika dilihat dari perspektif HAM, semua aspek itu termasuk HAM. Makan bergizi itu HAM, pendidikan 20 persen dari anggaran itu HAM, kesehatan juga HAM. Jadi HAM merupakan hak dasar,” jelas Willy.

Selain usulan anggaran, rapat akan membahas bagaimana peran Kementerian HAM dapat berjalan efektif tanpa tumpang tindih dengan tugas Komnas HAM. “Kami juga akan membahas bagaimana menghindari tumpang tindih, mengingat ada Komnas HAM juga,” tambah Willy.

Sebelumnya, Natalius Pigai menyampaikan keinginannya untuk meningkatkan anggaran Kementerian HAM hingga Rp20 triliun. Menurutnya, anggaran besar ini diperlukan untuk pembangunan HAM, baik dari segi fisik maupun nonfisik, seperti regulasi, perlindungan warga negara, dan pemenuhan hak masyarakat. Pigai menyatakan bahwa dengan dukungan anggaran yang memadai, kementeriannya dapat berperan signifikan dalam meningkatkan perlindungan HAM di Indonesia.

“Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp20 triliun. Dan Pigai bisa bangun, jangan anggap saya remeh. Saya ini orang pekerja lapangan di HAM. Saya bisa kalau negara punya anggaran,” ujar Pigai dalam acara penyambutannya di Kantor Direktorat Jenderal HAM, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Rapat Komisi XIII DPR dan Kementerian HAM diharapkan dapat memberikan kejelasan terkait peran kementerian tersebut dalam upaya memperkuat hak asasi manusia di Tanah Air. (Enal Kaisar)