PDIP: Kami Bukan Partai yang Hidup dari Kekuasaan

AKTUALITAS.ID – Adu pernyataan antara PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Golkar kembali memanas. Setelah disindir soal posisinya sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan, PDIP melontarkan balasan keras dengan menyinggung apa yang disebut sebagai “candu kekuasaan”.

Ketua DPP PDIP Deddy Yevry Sitorus meminta Partai Golkar tidak mencampuri sikap politik partai lain. Menurutnya, keputusan PDIP berada di luar kabinet merupakan pilihan politik yang harus dihormati.

Dalam pernyataannya, Deddy menyebut PDIP berbeda dengan partai yang, menurut pandangannya, selalu ingin berada dalam lingkaran kekuasaan, baik saat menang maupun kalah dalam kontestasi politik.

“PDI Perjuangan bukanlah partai seperti Golkar yang kalah atau menang tetap ingin ikut berkuasa. Kami tidak memiliki bakat candu kekuasaan, seolah tanpa berkuasa akan mati atau tidak berkembang,” kata Deddy, Sabtu (20/6/2026).

Deddy mengakui berada di dalam pemerintahan memiliki banyak keuntungan politik. Namun, ia mempertanyakan mengapa masih ada pihak yang menyindir PDIP justru karena memilih berada di luar pemerintahan dan menjalankan fungsi penyeimbang.

Menurutnya, sikap tersebut merupakan bagian dari mekanisme check and balances yang dibutuhkan dalam sistem demokrasi, terlebih ketika mayoritas kursi DPR dikuasai partai-partai pendukung pemerintah.

Bahkan, Deddy mengingatkan bahwa apabila seluruh fraksi di DPR hanya menyetujui kebijakan pemerintah tanpa kritik, fungsi parlemen dikhawatirkan kehilangan perannya sebagai lembaga pengawas.

“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru? Apakah DPR masih dibutuhkan?” ujarnya.

Pernyataan Deddy merupakan respons atas komentar Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji yang sebelumnya mempertanyakan makna posisi PDIP sebagai partai penyeimbang.

Sarmuji mengaku menghormati pilihan politik PDIP, namun mempertanyakan sejauh mana fungsi penyeimbang tersebut dijalankan.

“Selama ini entah apa yang diseimbangkan? Nanti rakyat yang menilai,” kata Sarmuji.

Pertukaran pernyataan ini kembali memperlihatkan dinamika hubungan politik antara dua partai besar di tengah konfigurasi pemerintahan saat ini. Meski sama-sama menegaskan menghormati pilihan politik masing-masing, saling sindir di ruang publik menunjukkan perbedaan pandangan mengenai peran oposisi dan fungsi pengawasan terhadap pemerintah masih menjadi isu yang terus menghangat. (Firman/Mun)