Berita
Kasus Jiwasraya, Jokowi Minta Waktu
AKTUALITAS.ID – Presiden Jokowi meminta masyarakat untuk memberi kesempatan kepada pemerintah menyelesaikan persoalan PT Asuransi Jiwasraya. Ada dua langkah yang dilakukan pemerintah yaitu langkah organisasi dengan mengupayakan pengembalian dana nasabah. Di mana ditangani Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan. Selanjutnya langkah hukum, dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Setidaknya lima tersangka, sudah dilakukan penahanan oleh lembaga tersebut. “Sakit […]
AKTUALITAS.ID – Presiden Jokowi meminta masyarakat untuk memberi kesempatan kepada pemerintah menyelesaikan persoalan PT Asuransi Jiwasraya.
Ada dua langkah yang dilakukan pemerintah yaitu langkah organisasi dengan mengupayakan pengembalian dana nasabah. Di mana ditangani Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan.
Selanjutnya langkah hukum, dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Setidaknya lima tersangka, sudah dilakukan penahanan oleh lembaga tersebut.
“Sakit sudah lama, jadi sembuhnya tidak sehari dua hari. Berikan waktu kepada OJK [Otoritas Jasa Keuangan], menteri BUMN [Badan Usaha Milik Negara], Menteri Keuangan untuk selesaikan ini. Tapi kita ngomong apa adanya membutuhkan waktu, tapi insya Allah selesai,” kata Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (17/1/2020).
Kegagalan pembayaran oleh Jiwasraya mengakibatkan kerugiaan yang ditaksir mencapai puluhan triliun. Jokowi tidak memberi tenggat waktu kapan harus tuntas. Yang penting, kata Jokowi, secara organisasi Jiwasraya bisa diselamatkan dan nasabah-nasabah tenang.
“Nggak ada target saya selesai yang penting selesai. Terutama nasabah-nasabah rakyat kecil,” lanjutnya.
Secara umum, menurut dia, munculnya persoalan-persoalan pada lembaga asuransi harus menjadi perhatian. Menurutnya, sudah saatnya dilakukan reformasi.
Perbaikan itu, kata Jokowi, baik dari sisi resiko manajemen hingga harus ada pengawasan yang baik.
“Tapi butuh waktu, nggak mungkin setahun dua tahun, sisi permodalannya juga sehingga muncul kepercayaan dari masyarakat terhadap perasuransian kita,” katanya.
Reformasi sektor asuransi itu, kata dia, bisa saja dengan revisi perundang-undangan yang mengaturnya. Karena umurnya sudah sejak 2012.
-
RIAU16/11/2026 14:30 WIBOperasi Zebra Lancang Kuning 2026 di Bengkalis Sasar 10 Pelanggaran Ini
-
DUNIA16/11/2026 12:00 WIBZelensky Bongkar Usulan Rahasia AS Soal Wilayah Ukraina
-
POLITIK16/11/2026 16:14 WIBRatusan Massa LPI Desak Dasco Jadi Wapres Pengganti Gibran
-
NASIONAL16/11/2026 14:00 WIBDPR Siapkan Benteng Hukum Lawan Penyadapan Ilegal
-
POLITIK16/11/2026 11:00 WIBHabiburokhman Desak MPR Bergerak Cepat Cari Wapres Baru
-
DUNIA16/11/2026 15:00 WIBAS Keluarkan Warning Darurat untuk Warganya
-
POLITIK16/11/2026 13:00 WIBZulhas: Parpol Sepakat Wapres Pengganti Gibran dari Gerindra
-
DUNIA16/11/2026 08:00 WIBArab Saudi Gagalkan Serangan Drone ke Jantung Kerajaan

















