DPR: Saatnya Prabowo Tegas ke Kepala Daerah

AKTUALITAS.ID – Gelombang Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang kembali menjerat sejumlah kepala daerah menjadi sorotan serius di tingkat nasional. Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mendesak Presiden Prabowo Subianto menjadikan pemberantasan korupsi sebagai agenda utama saat mengumpulkan seluruh gubernur, bupati, dan wali kota di Jakarta.

Menurut Doli, forum tersebut tidak boleh hanya menjadi ajang koordinasi pemerintahan, tetapi harus dimanfaatkan Presiden untuk memberikan arahan tegas sekaligus memperkuat komitmen seluruh kepala daerah dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

“Yang jauh paling penting lagi adalah bagaimana arahan, penegasan, dan penguatan komitmen dari Presiden kepada seluruh kepala daerah untuk lebih sungguh-sungguh dan serius dalam melakukan pemberantasan korupsi dan membangun pemerintahan yang bersih,” ujar Doli, Minggu (2/8).

Pernyataan itu muncul di tengah meningkatnya kasus korupsi yang menjerat pejabat daerah. Dalam beberapa waktu terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian OTT terhadap sedikitnya 16 kepala daerah dengan berbagai dugaan perkara, mulai dari suap proyek hingga dugaan pemerasan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN).

Bagi Doli, rentetan penangkapan tersebut menjadi alarm keras bahwa komitmen antikorupsi di tingkat daerah harus terus diperkuat. Ia menilai pemerintah pusat perlu terus mengingatkan para kepala daerah agar tidak menyalahgunakan kewenangan yang diberikan masyarakat.

“Hampir setiap minggu kita mendengarkan berita adanya kepala daerah yang terjerat dugaan korupsi. Ini harus menjadi perhatian serius semua pihak,” katanya.

Doli juga mengungkapkan bahwa Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya telah melaporkan kepada Presiden mengenai belasan kepala daerah yang tengah berhadapan dengan proses hukum akibat dugaan tindak pidana korupsi.

Selain isu antikorupsi, Doli menilai pertemuan Presiden dengan seluruh kepala daerah juga harus menjadi forum konsolidasi nasional untuk membahas berbagai persoalan strategis yang dihadapi pemerintah daerah.

Salah satu persoalan yang dinilai mendesak adalah dampak kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang belakangan banyak dikeluhkan sejumlah pemerintah daerah.

Menurutnya, kepala daerah perlu diberikan kesempatan menyampaikan langsung berbagai kendala yang mereka hadapi agar Presiden dapat mengambil langkah penyelesaian secara cepat dan tepat.

“Khususnya terkait situasi dampak dari pemotongan TKD yang selama ini dibicarakan di ruang publik. Di forum itulah kesempatan bagi kepala daerah untuk menyampaikan langsung kepada Presiden, untuk kemudian mendapatkan solusinya,” tutur Doli.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencananya mengumpulkan seluruh gubernur, bupati, dan wali kota dalam rapat khusus di Jakarta. Meski jadwal pelaksanaannya belum diumumkan, Presiden menyebut pertemuan itu akan membahas sejumlah agenda strategis nasional, termasuk Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah).

Rencana tersebut kini dinilai banyak pihak menjadi momentum penting bagi pemerintah pusat untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah sekaligus menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus menjadi komitmen bersama seluruh penyelenggara negara. (Bowo/Mun)