Kemensos Tahan Bansos 1.400 KPM Terindikasi Judi Online

AKTUALITAS.ID – Kementerian Sosial (Kemensos) menahan sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi lebih dari 1.400 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terindikasi melakukan transaksi judi online.

Penahanan tersebut berlaku untuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako/Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tahap III periode Juli-September 2026.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan penyaluran bansos tahap III tetap berjalan. Hingga saat ini, realisasinya telah mencapai lebih dari 80 persen dari total 18,3 juta KPM secara nasional.

“Prosesnya sudah jalan, sudah lebih dari 80 persen, mendekati 90 persen yang kami salurkan. Karena sekaligus kami memerlukan waktu untuk penelusuran yang terindikasi judi online,” kata Saifullah di Jakarta, Senin (7/9).

Kemensos masih melakukan pendalaman untuk memastikan siapa yang menggunakan rekening penerima bansos untuk bertransaksi judi online. Pemeriksaan dilakukan karena rekening yang tercatat sebagai penerima bantuan belum tentu digunakan langsung oleh pemiliknya.

Saifullah menjelaskan, rekening bansos kerap terdaftar atas nama ibu rumah tangga. Namun, transaksi judi online dapat dilakukan oleh anggota keluarga lain, seperti suami atau anak.

“Ada 1.400 lebih yang terindikasi, sehingga kami perlu memastikan data itu sesuai kenyataan di lapangan. Biasanya rekening atas nama ibunya, tapi yang main judi online itu anaknya atau suaminya,” tutur Saifullah.

Karena itu, Kemensos tidak langsung mencabut atau menghentikan status penerima berdasarkan data transaksi tersebut. Pemerintah melakukan verifikasi faktual untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan.

Hasil verifikasi nantinya menjadi dasar dalam menentukan keberlanjutan status kepesertaan KPM. Penelusuran juga dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah tidak digunakan untuk aktivitas yang menyimpang.

Di sisi lain, Kemensos memberikan kesempatan kepada KPM untuk menyampaikan sanggahan atas temuan transaksi judi online. Proses tersebut melibatkan kepala desa dan pemerintah daerah setempat.

“Di sisi lain kami membuka kesempatan sebesar-besarnya untuk KPM melakukan penyanggahan dan ini juga berjalan di lapangan, yang melibatkan kades (kepala desa), pemda setempat,” kata Saifullah.

Kemensos menargetkan proses verifikasi tersebut dapat memastikan penyaluran bansos tetap diberikan kepada keluarga yang memenuhi ketentuan, sekaligus mencegah bantuan pemerintah disalahgunakan.