Rycko Menoza Desak Perbaikan Sekolah Rusak di NTT Dipercepat

AKTUALITAS.ID – Dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) merembet hingga ke sektor pendidikan. Sebanyak 2.447 satuan pendidikan tercatat terdampak bencana berdasarkan pendataan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) hingga 10 September 2026.

Besarnya dampak tersebut mendorong Anggota Komisi X DPR RI Rycko Menoza meminta pemerintah mempercepat perbaikan sarana dan prasarana pendidikan yang rusak.

Menurut Rycko, sekolah dengan kerusakan berat harus menjadi prioritas agar proses belajar mengajar tidak berlarut-larut terganggu.

“Kita pada saat terakhir kemarin rapat dengan mitra, terakhir dengan Kemendikdasmen termasuk juga dengan Kemdiktisaintek, kita juga menyampaikan bahwa prioritas pembangunan diarahkan kepada sekolah-sekolah yang rusak berat,” ujar Rycko melalui keterangan yang diterima, Rabu (16/9/2026).

Rycko menilai pemulihan pendidikan pascagempa tidak cukup hanya dengan membangun kembali gedung sekolah. Pemerintah juga harus memastikan peserta didik dan tenaga pendidik tetap memperoleh layanan pendidikan selama proses rehabilitasi berlangsung.

Ia mengingatkan agar warga sekolah tidak terlalu lama berada di lokasi pengungsian.

“Jangan sampai sekolah, tenaga pendidik, guru, maupun anak-anak yang memang harusnya mendapatkan waktu dan hak yang sama, mereka jangan sampai terlalu lama berada di pengungsian,” katanya.

Data Kemendikdasmen menunjukkan skala dampak gempa terhadap dunia pendidikan NTT cukup besar.

Sebanyak 287.864 peserta didik serta 32.585 guru dan tenaga kependidikan terdampak bencana.

Tidak hanya kegiatan belajar mengajar yang terganggu, puluhan ribu warga sekolah juga sempat meninggalkan tempat tinggal atau lingkungan sekolah akibat bencana.

Tercatat 62.722 warga sekolah mengungsi, terdiri atas 54.494 peserta didik dan 8.228 guru serta tenaga kependidikan.

Angka tersebut membuat pemulihan sekolah menjadi salah satu bagian penting dalam penanganan pascabencana.

Rycko mengatakan pemerintah tidak harus menunggu seluruh proses pembangunan selesai untuk memulai kembali kegiatan pembelajaran.

Jika bangunan sekolah belum aman atau belum dapat digunakan, pemerintah diminta menyiapkan lokasi alternatif yang layak sebagai tempat belajar sementara.

“Minimal mereka mencari tempat lain untuk bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa melanjutkan kegiatan belajar-mengajar,” ujarnya.

Dengan skema tersebut, kegiatan pendidikan dapat tetap berjalan sembari pemerintah menyelesaikan rehabilitasi maupun pembangunan kembali sekolah yang terdampak gempa.

Komisi X DPR juga mendorong pembentukan tim khusus untuk mempercepat penanganan sarana pendidikan yang terdampak bencana.

Menurut Rycko, tim tersebut diperlukan untuk memastikan proses pemulihan berjalan cepat, tepat sasaran, sekaligus menjangkau sekolah-sekolah yang paling membutuhkan penanganan.

“Jangan sampai akibat bencana ini kemudian anak-anak kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak,” tegasnya.

Dengan ribuan satuan pendidikan terdampak dan ratusan ribu peserta didik serta tenaga kependidikan masuk dalam data terdampak, pemulihan sektor pendidikan NTT tidak hanya menyangkut pembangunan fisik.

Pemerintah juga menghadapi pekerjaan untuk memastikan hak belajar tetap berjalan selama masa pemulihan.

Sekolah yang rusak berat perlu segera ditangani, sementara peserta didik yang belum dapat kembali ke ruang kelas membutuhkan tempat belajar yang aman dan layak. (Mun)