Lama Terhenti, Palestina Siap Gelar Dialog dengan Israel

Pemerintah Palestina menyatakan siap menggelar dialog langsung dengan Israel yang telah lama terhenti terutama setelah Amerika Serikat menawarkan proposal perdamaian yang kontroversial.

Pemerintahan Presiden Mahmoud Abbas juga dikabarkan bakal menyetujui konsesi teritorial “minor” dengan Israel. Pernyataan ini diutarakan Ramallah jelang rencana Perdana Menteri Israel Benjamin mencaplok resmi wilayah Tepi Barat, Palestina.

Hal itu terungkap dari dokumen yang dikirim pemerintah Palestina kepada kelompok kuartet Timur Tengah. Kelompok itu terdiri dari empat entitas yakni Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Rusia yang menjadi perantara mediasi dalam proses damai Israel-Palestina.

Dalam dokumen yang dilihat AFP itu, pemerintah Palestina menyatakan “siap melanjutkan negosiasi bilateral langsung” dengan Israel yang sempat terhenti sejak 2014 lalu.

“Namun, jika Israel menyatakan akan melanjutkan aneksasi wilayah Palestina mana pun, itu berarti semua perjanjian yang pernah disepakati akan batal,” bunyi dokumen yang ditulis pemerintah Palestina sebanyak empat halaman itu.

Dokumen Palestina itu juga mengusulkan “perubahan perbatasan kecil yang disepakati bersama berdasarkan perjanjian 4 Juni 1967 ketika Israel menduduki Tepi Barat.

Dokumen itu menegaskan tidak ada negara yang memiliki niat segigih Palestina untuk mencapai kesepakatan perdamaian.

“Tidak ada negara yang lebih rugi dari Palestina jika perdamaian tidak tercipta. Kami siap mengerahkan senjata dan aparat yang kuat untuk menegakkan ketertiban,” bunyi dokumen tersebut.

Palestina juga menyatakan akan menerima pasukan internasional seperti NATO yang diamanatkan PBB untuk memantau kepatuhan negaranya terhadap perjanjian perdamaian.

Pada awal bulan ini, Perdana Menteri Palestina Mohammed Shtayyeh menuturkan bahwa pemerintahnya tengah menyusun tanggapan atas proposal damai AS.

Meski begitu, Shtayyeh tak menyebutkan bahwa tanggapan Palestina tersebut salah satunya termasuk rencana membuka kembali dialog langsung dengan Israel.

Saat ini, lebih dari 450 ribu warga Israel tinggal di permukiman Tepi Barat bersama dengan 2,8 juta warga Palestina. Israel terus memperluas pendudukan di wilayah itu meski langkahnya dinilai ilegal oleh hukum dan komunitas internasional.

Saat kampanye pemilu kemarin, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berjanji akan mencaplok secara resmi wilayah Tepi Barat.

Netanyahu menyatakan akan merilis rencana dan memulai proses aneksasi Tepi Barat pada 1 Juli mendatang.

Namun, Israel kemungkinan menunda rencana aneksasi itu menyusul lonjakan kasus virus corona baru yang terdeteksi di negara tersebut belakangan ini.

Menteri Pertahanan Israel benny Gantz juga mengatakan rencana aneksasi Tepi Barat kemungkinan ditunda sampai krisis virus corona terkendali di Israel.