Akibat Penerbangan Anjlok, 46 Juta Pekerja Terancam PHK

AKTUALITAS.ID – Anjloknya jumlah penerbangan karena pandemi virus Corona mengancam 46 juta pekerjaan di seluruh dunia. Dikutip dari CNN, Kamis (1/10/2020) Air Transport Action Group (ATAG) atau koalisi organisasi industri penerbangan melaporkan setengah dari 88 juta pekerjaan terkait penerbangan bisa hilang. Industri penerbangan diperkirakan tidak akan pulih hingga 2024.

Analisis oleh Oxford Economics mengatakan awal 2021 pekerja maskapai penerbangan, bandara dan perusahaan dirgantara sipil sekitar 43? atau 4,8 juta akan dipangkas. Pekerja pariwisata akan dipangkas sebanyak 26 juta orang. Sedangkan 15 juta pekerja di perusahaan layanan barang dan jasa juga akan terdampak PHK.

Hilangnya pekerjaan di maskapai, bandara, dan perusahaan dirgantara bisa mencapai 4,8 juta di awal tahun depan. Tenaga kerja maskapai bisa turun lebih dari sepertiga, atau 1,3 juta pekerja. Sementara aktivitas ekonomi yang didukung oleh penerbangan bisa menyusut 52?. Artinya sekitar US$ 1,8 triliun lenyap dalam PDB global.

Maskapai telah meminta pemerintah untuk memberikan dukungan keuangan tambahan. Selain itu, maskapai juga mendesak tes virus Corona dilakukan untuk penumpang penerbangan agar kepercayaan akan perjalanan udara lebih meningkat. Industri penerbangan juga berharap pemerintah melonggarkan pembatasan.

Lufthansa, British Airways, Ryanair, Air France-KLM dan Scandinavian Airlines mengumumkan sebanyak 50.000 pekerjaan berisiko dirumahkan. Meskipun Ryanair sempat menyatakan perusahaannya mampu mengatasi PHK setelah pilot dan awak kabin bersedia gaji mereka dipotong.

Perusahaan penerbangan kemungkinan memilih mempertahankan pekerja dengan pemotongan gaji mereka. Hal itu dilakukan guna mempertahankan pekerja dengan keterampilan tinggi dan menghemat biaya. Maskapai AS telah memperingatkan Kongres bahwa 100.000 pekerja akan terancam kena PHK.

Boeing, Airbus, GE Aviation dan Rolls-Royce diperingatkan harus mengecilkan jumlah tenaga kerja. Mengingat permintaan perusahaan telah mengalami penurunan.

“Ini benar-benar wajib bagi pemerintah untuk melakukan apa pun yang mereka bisa untuk membantu sektor ini bangkit kembali sehingga kami dapat mengembalikan pekerjaan dan aktivitas ekonomi,” kata Direktur Eksekutif ATAG Michael Gill.