Berita
Pemprov DKI Tambah Empat Koridor Ganjil Genap
Pemprov menetapkan perluasan ganjil – genap.

AKTUALITAS.ID – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi menetapkan empat koridor tambahan ruas jalan di Ibu Kota untuk perluasan ganjil genap. Penambahan koridor ini untuk mengantisipasi jika kebijakan ganjil genap untuk sepeda motor jadi diterapkan.
“Pemprov DKI Jakarta menetapkan untuk dilakukan perluasan ganjil genap dengan menambah empat koridor lanjutan,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di Jakarta, Rabu (7/8/2019).
Sebagai contoh koridor satu yang semula Sudirman Thamrin Merdeka Barat akan diperpanjang di sisi utara mulai dari Jalan Majapahit Gajah Mada Hanyam Wuruk sampai dengan Kota. Di sisi selatan, kata dia, akan diperpanjang Sisingamangaraja Panglima Polim sampai dengan Fatmawati sampai Simpang TB Simatupang.
Sebelumnya tersebar informasi di media sosial soal sosialisasi dan pelaksanaan perluasan ganjil genap di DKI Jakarta. Kabar sosialisasi perluasan ganjil genap tersebut rencananya akan dilaksanakan pada 5 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2019, dan pemberlakuan efektif dimulai pada 2 September.
Namun, pihak Dishub DKI Jakarta menegaskan informasi tersebut masih sebatas kajian pemerintah DKI Jakarta. Dan, belum menjadi aturan yang akan dilaksanakan karena masih sebatas skenario.
sumber : Antara
-
NASIONAL09/07/2025 13:30 WIB
Roy Suryo Cs Bawa Hasil Analisis Ijazah Jokowi di Gelar Perkara Khusus
-
NASIONAL09/07/2025 04:00 WIB
GN 98 Desak Presiden dan Panglima TNI Selesaikan Konflik Lahan Petani Ramunia secara Adil
-
Berita09/07/2025 17:41 WIB
FOTO: Komitmen DPR Menguatkan Hukum Pidana dalam RUU KUHAP
-
POLITIK09/07/2025 11:00 WIB
Budi Gunawan Pastikan Kaji Dampak Putusan MK Pemisah Pemilu
-
POLITIK09/07/2025 03:00 WIB
Reformasi Partai Politik Jadi Prioritas, DPR Sahkan Renstra 2025-2029
-
NASIONAL09/07/2025 01:30 WIB
Prabowo Beri Tugas Khusus Wapres Gibran di Papua
-
FOTO09/07/2025 16:30 WIB
FOTO: Raker Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN
-
POLITIK09/07/2025 15:30 WIB
DPR Ingatkan Akuntabilitas Pengelolaan Respons Karhutla