Berita
Terkait Revisi UU KPK, ICW: Bola Panas ada di Jokowi
Dia berharap presiden tidak mendukung revisi UU tersebut.
AKTUALITAS.ID – Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana meminta Presiden Joko Widodo bertindak terkait revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Dia berharap presiden tidak mendukung revisi UU tersebut.
“Bola panas ada di Presiden Jokowi. Kita harap dia tidak mendukung revisi UU KPK karena banyak dukungan publik juga supaya tidak direvisi,” kata Kurnia Ramadhana di Jakarta, Sabtu (7/9/2019).
Dia mengingatkan Jokowi agar jangan sampai meninggalkan kesan pemerintahannya bersama Jusuf Kalla tidak mendukung pemberantasan korupsi. Menurutnya, pemerintahan saat ini tengah menghadapi dua masalah serius yakni revisi UU dan hasil seleksi pansel capim KPK.
Terkait 10 nama yang sudah diberikan presiden kepada DPR, Kurnia mengatakan, ICW bersama dengan koalisi kawal capim KPK kerap melontarkan kritik. Dia mengatakan, puluhan nama tersebut masih menyisakan persoalan serius.
“Ada figur-figur yang diduga pernah melanggar kode etik, menerima gratifikasi dari segi kualitas sebenarnya ketika proses wawancara itu terlihat,” kata Kurnia lagi.
Dia mengatakan, dari uji publik yang dilakukan secara terbuka ada figur-figur yang akan merevisi UU KPK jika menjadi pimpiman. Revisi itu dilakukan dalam konteks menghilangkan kewenangan KPK untuk menindak penegak hukum.
Meski demikian, Presiden Jokowi mengaku belum bisa berkomentar banyak terkait revisi UU KPK yang diusulkan DPR. Jokowi mengaku belum mengetahui secara rinci mengenai poin-poin apa saja yang akan direvisi.
[republika]
-
NASIONAL28/06/2026 16:00 WIBKomisi I: Peserta SPPI Disiapkan Jadi Manajer Pembangunan, Bukan Prajurit Tempur
-
RIAU28/06/2026 20:30 WIBFahmil Qur’an Bengkalis Melaju ke Final MTQ Riau 2026 Usai Raih Nilai Tertinggi
-
RIAU28/06/2026 16:20 WIBPolda Riau Rampungkan 110 Jembatan Merah Putih Presisi
-
POLITIK28/06/2026 16:43 WIBMeski Didukung Jokowi, Tidak Jaminan PSI akan Jadi Partai Besar
-
NASIONAL29/06/2026 00:00 WIBDPR Desak Kemhan Hentikan Sementara Latsarmil SPPI 2026
-
EKBIS28/06/2026 21:00 WIBPrabowo Diminta Tinjau Ulang Rencana Aturan Kadar Tar dan Nikotin Rokok
-
POLITIK28/06/2026 22:30 WIBPengamat Sebut Parpol Harus Punya Enam Modal Agar Punya Kekuatan Besar di Indonesia
-
POLITIK28/06/2026 17:29 WIBBesok, DKPP Gelar Sidang Pelanggaran Etik Anggota KPU RI Terkait Penggunaan Helikopter

















