RKUHP Masih Jadi Polemik, PAN Dukung Sikap Jokowi


Ketua MPR Zulkifli Hasan (tengah) menjawab pertanyaan wartawan seusai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/9/2018). Wakil Ketua Majelis Pembina Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) itu diperiksa KPK sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018 dengan tersangka Gilang Ramadhan.

AKTUALITAS.ID – Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pihaknya mendukung sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ditunda karena masih terjadi pertentangan di masyarakat.

“Apapun hasil pertemuan Presiden dengan Pimpinan DPR dan fraksi, saya berkali-kali mengatakan mendukung Pak Jokowi tanpa syarat. Nanti apapun keputusan Presiden, saya ikut,” kata Zulhas di Kompleks DPR, Senin (23/9/2019).

Dia mengatakan Pimpinan DPR dan fraksi akan bertemu Presiden Jokowi untuk melakukan sinkronisasi terkait materi RKUHP yang dianggap belum sesuai aspirasi publik.

Zulhas mengatakan pertemuan itu sangat penting untuk menyelesaikan polemik RKUHP di masyarakat meskipun pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM sudah setuju agar RKUHP dibawa ke pembahasan tingkat II untuk disahkan menjadi UU.

Menurutnya, tinggal beberapa poin konsultasi yang dibahas dan mudah-mudahan bisa diselesaikan.

“Jadi itu yang saya harapkan ada kesepakatan tapi kalau tidak ada, tentu saya terakhir ikut Pak Jokowi. Kan kami mendukung tidak pakai syarat,” jelasnya. 

Lebih lanjut, Zulhas berharap RKUHP bisa disepakati dalam forum konsultasi tersebut sehingga bisa diselesaikan pada DPR periode 2014-2019 sehingga ada prestasi yang dilihat masyarakat.

Sebab, menurut Zulhas, KUHP yang dimiliki Indonesia adalah peninggalan Belanda dan proses revisinya sudah puluhan tahun belum berhasil.

slug . '" class="' . $tag->slug . '">' . $tag->name . ''; } } ?>