Berita
Masuk Tahapan Pilkada, KPU Minta Tambahan Anggaran Turun Awal Juni
AKTUALITAS.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta tambahan anggaran kebutuhan Pilkada 2020 sudah dicairkan pemerintah pada awal Juni. Sebab, pada bulan tersebut sudah memasuki tahapan Pilkada. “Tahapan disepakati kalau tidak 6 Juni (2020), ya 15 Juni. Artinya kebutuhan anggaran harus dapat dipenuhi sebelum tahapan,” kata Ketua KPU Arief Budiman dalam diskusi virtual, Kamis (28/5/2020). Arief […]
AKTUALITAS.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta tambahan anggaran kebutuhan Pilkada 2020 sudah dicairkan pemerintah pada awal Juni. Sebab, pada bulan tersebut sudah memasuki tahapan Pilkada.
“Tahapan disepakati kalau tidak 6 Juni (2020), ya 15 Juni. Artinya kebutuhan anggaran harus dapat dipenuhi sebelum tahapan,” kata Ketua KPU Arief Budiman dalam diskusi virtual, Kamis (28/5/2020).
Arief mengatakan, tambahan anggaran tersebut untuk mendukung perlengkapan panitia penyelenggara di masa tahapan Pilkada.
“Panitia pemungutan suara (PPS), panitia pemilihan kecamatan (PPK) akan mengerjakan tahapan proses verifikasi dukungan calon perseorangan, memutakhirkan data pemilih, itu perlu dukungan anggaran,” tutur dia.
Arief khawatir anggaran untuk tahap awal Pilkada belum dapat terpenuhi. Maka dari itu, penyelenggaran Pilkada Serentak 2020 perlu dukungan lebih dari DPR dan pemerintah.
“Kalau untuk Desember insyaAllah ada waktu untuk mencairkan. Nah (tahapan) pada Juni harus dipenuhi, tahapannya sudah mau mulai,” tukasnya.
Sebelumnya, KPU mengajukan penambahan anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang direncanakan pada 9 Desember 2020 sebesar Rp 535,9 miliar. Duit ini akan digunakan pembelian Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas pemilu dan pemilih.
“Tambahan anggaran untuk kebutuhan logistik APD sebesar Rp 535,9 miliar,” kata Ketua KPU RI Arief Budiman dalam RDP bersama Komisi II DPR RI pada Rabu kemarin (27/5).
Dia mengatakan, tambahan anggaran tersebut digunakan untuk membeli masker bagi pemilih sebanyak 105 juta orang sebesar Rp 263,4 miliar. Kemudian, untuk alat kesehatan bagi petugas di TPS dan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih sebesar Rp 259,2 miliar.
Selain itu, KPU berencana membeli alat kesehatan bagi Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebesar Rp 10,5 miliar dan untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebesar Rp 2,1 miliar.
-
POLITIK29/06/2026 17:00 WIBSafari Politik Jokowi dan PSI Berpotensi Timbulkan Kegaduhan
-
JABODETABEK29/06/2026 17:45 WIBRespons Video Viral Air Keruh dan Penuh Sampah, Ancol Pastikan Kualitas Air Pantai Dipantau Rutin
-
NASIONAL29/06/2026 16:37 WIBKPK Lakukan OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau
-
NASIONAL29/06/2026 22:00 WIBIndonesia dan Singapura Sepakati Kerja Sama Perlindungan Lingkungan Hidup
-
POLITIK29/06/2026 18:30 WIBRitual Adat Jokowi di Lampung Hanya Strategi Pencitraan Politik dengan PSI
-
NASIONAL30/06/2026 07:00 WIBTB Hasanuddin: Latihan Militer Kopdes Telan Rp30 Juta/Orang
-
NASIONAL29/06/2026 16:30 WIBGus Yaqut Masih Dirawat di RS Polri, KPK Siapkan Tahap II Kasus Korupsi Kuota Haji
-
POLITIK29/06/2026 19:30 WIBSafari Politik di Basis Gerindra dan Riltual Injak Logo Mirip PDIP, Pengamat: Jokowi Bermain Api

















