Anis Matta: Pemberdayaan Ekonomi Menjadi Agenda Utama Partai Gelora

AKTUALITAS.ID – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) bukan parpol bau kencur yang hobi umbar janji. Upaya membangun perekonomian nasional yang sedang ringsek terus dilakukan dengan membenaji UMKM.

Ketua Umum Partai Gelora, Anis Matta mengatakan, pemberdayaan ekonomi menjadi agenda utama Partai Gelora dalam rangka membantu negara mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Kata Anis, perekonomian Indonesia saat ini diterpa krisis sebagai dampak pandemi COVID-19, yang belum tahu kapan berakhirnya. Untuk itu, Partai Gelora berkomitmen mendorong pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah alias UMKM. “Saya perlu menekankan kekuatan Partai Gelora nanti, bukan pada janji-janjnya. Tapi manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat dari seluruh rangkaian program yang diberikan Partai Gelora,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Sabtu (23/1/2021).

Pernyataan tersebut disampaikan Anis saat menjadi narasumber Webinar Yespreneur Web Series #Day1 Traning Of Trainers, Pendampingan UMKM yang diselenggarakan Bidang UMKM dan EKonomi Keluarga (Ekkel) Partai Gelora.

Acaranya dibuka Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah dan dihadiri Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, Eddy Satriya mewakili Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki yang berhalangan hadir.

Anis mengatakan, program pemberdayaan ekonomi terdiri dari pelayanan, pembinaan dan pembelaan (advokasi). “Klaster UMKM ini posisinya sangat kuat sekali unuk pemberdayaan masyarakat. Mudah-mudahan program ini akan sukses menjadi kebangkitan ekonomi baru dan menjadikan gelombang bagi Partai Gelora,” katanya.

Dia mengaku akan turun tangan secara langung untuk mengembangkan UMKM, termasuk mencarikan investor bagi UMKM agar bisa naik kelas ke kancah internasional. “Jangan putus asa, jangan down dan tetap mempertahankan survival mood, serta fokuskan pada peluang, bukan krisisnya. Saya pribadi akan membantu jaringan ini dalam perspektif kolaborasi, akan menghadirkan investor lebih banyak,” ujar Anis Matta.

Anis mengingatkan, dalam berbisnis, grafik ekonominya tidak naik terus, tapi juga mengalami fluktuasi. Sehingga untuk menyempurnakan kekurangan tersebut diperlukan kolaborasi. “Dengan kolaborasi ini kita menyempurnakan kekurangan dengan kelebihan orang lain. Mainset kolaborasi ini yang akan mempercepat pengembangan usaha di lapangan. Tanpa kolaborasi tidak banyak yang kita lakukan, apalagi kalau ada hambatan di dalam bergaul dan baperan,” katanya.

Hal senada disampaikan Fahri, pada dasarnya usaha atau bsinis tidak memerlukan uang, tapi di mulai dari ide. “Banyak orang mengatakan usaha ini mulai dari uang, nah ini salahnya. Usaha itu yang pertama mulai dari ide dulu, dan nggak bisa juga mau berbisnis berpikir, laris apa tidak, kerjakan dulu idenya,” kata Fahri.

Setelah itu, mencari kepercayaan (trust) dan jaringan untuk mitra berbinis. “Jadi bukan soal uang, orang kalau dipercaya harus punya trust dan orang kalau jiwanya baik akan dipercaya. Yang penting juga jaringan, orang mau sukses ya harus banyak berteman, karena memiliki pemasaran, modal dan macem-macem,” kata mantan Wakil Ketua DPR ini.

Menurut bekas politisi PKS ini, yang perlu diperhatikan UMKM di Indonesia adalah masalah packaging (pembukusan) produk yang dinilai kurang mnarik atau sekedarnya saja, berbeda dengan UMKM di luar negeri yang menggunakan teknologi packaging untuk mmbungkus produknya.

“Kenapa Apel Australia diterima sementara Apel Malang tidak, karena masalah packaging, satu pakai technology satu tidak.Selaian soal packaging, UMKM kita perlu dibuatkan market place digital maupun fisik, serta dukungan regulasi untuk mendapatan permodalan,” katanya.

Sementara, Eddy Satriya mengatakan, jumlah UMKM saat ini tidak sebanding dengan kontribusinya kepada negara. “Jumlah UMKM tercatat 60 persen, tapi kontribusinya rendah. Kita berharap Partai Gelora ikut mendorong keadilan ekonomi ini. Kita berharap UMKM pada 2021 tumbuh 65 persen,” kata Eddy.

Untuk menumbuhkan UMKM, lanjut Eddy, Kementerian Koperasi dan UKM telah membuat program transformasi usah mikro dari informal ke formal, transformasi digitial dan transformasi rantai pasok. “Intinya memberikan kemudahan kepada usaha mikro menjalankan usaha sehingga nyaman dan mendapatkan faslitas kemudahan, serta perlindungan hukum.Sehingga sejalan dengan UU Cipta Kerja yang memberikan penekanan keberpihakan pada kepada UMKM,” katanya.