Setidaknya sepuluh kelompok milisi etnis terbesar di Myanmar mendeklarasikan dukungan mereka kepada rakyat dalam melawan junta militer yang mengudeta pemerintahan sipil sejak 1 Februari lalu.
Pemimpin kelompok Dewan Restorasi Negara Bagian Shan, Yawd Serk, mendeklarasikan dukungan itu dalam pertemuan virtual milisi Myanmar pada Sabtu (3/4).
“Saya ingin menyatakan bahwa 10 kelompok resmi mendukung rakyat yang meminta penghentian kediktatoran,” ujar Yawd, seperti dikutip AFP.
Dalam kesempatan itu, Yawd juga menegaskan bahwa mereka saat ini sedang mempertimbangkan kembali perjanjian gencatan senjata dengan pemerintah Myanmar.
Ia menjelaskan bahwa gencatan senjata itu tercapai dalam perundingan damai dengan pemerintahan Aung San Suu Kyi yang kini sudah dikudeta militer.
Yawd menyatakan bahwa kelompok milisi etnis di berbagai daerah Myanmar tak dapat menerima kekerasan yang dilakukan aparat di bawah junta terhadap para demonstran antikudeta.
“Pemimpin dewan militer harus bertanggung jawab,” ucapYawd.
Sejumlah kelompok milisi etnis sendiri sudah melakukan serangan terpisah di daerah masing-masing dalam sepekan belakangan, salah satunya Serikat Nasional Karen (KNU) yang berbasis di negara bagian Kayin, dekat perbatasan Thailand.
Militer pun balas dendam dengan serangan udara yang membuat sekitar 3.000 warga kabur ke arah Thailand.
Setelah sejumlah serangan dari milisi, junta militer pun mengumumkan gencatan senjata sepihak. Mereka berjanji tidak akan menyerang milisi etnis selama kelompok-kelompok itu tak berulah.
Namun kini, Yawd menegaskan bahwa gencatan senjata berarti junta militer juga harus menghentikan “semua tindakan kekerasan,” termasuk terhadap demonstran.
Bentrokan antara aparat dan demonstran dan aparat Myanmar memang kian panas sejak kudeta pecah pada 1 Februari lalu. Berdasarkan data kelompok pemantau, lebih dari 500 orang tewas akibat bentrokan ini.
