Berita
Anggota DPR Minta Jokowi Tindak Menteri yang Diduga Terlibat Bisnis Tes PCR
AKTUALITAS.ID – Anggota DPR RI Mulyanto meminta Presiden Joko Widodo menindak menteri yang diduga terlibat dalam bisnis tes PCR selama pandemi Covid-19. “Presiden jangan membiarkan isu ini berkembang berlarut-larut karena dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada kebijakan pemerintah dalam menanggulangi Covid-19. Membangun kepercayaan publik itu kan tidak mudah,” kata Mulyanto dilansir Antara, Rabu (3/11). Mulyanto menilai […]
AKTUALITAS.ID – Anggota DPR RI Mulyanto meminta Presiden Joko Widodo menindak menteri yang diduga terlibat dalam bisnis tes PCR selama pandemi Covid-19.
“Presiden jangan membiarkan isu ini berkembang berlarut-larut karena dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada kebijakan pemerintah dalam menanggulangi Covid-19. Membangun kepercayaan publik itu kan tidak mudah,” kata Mulyanto dilansir Antara, Rabu (3/11).
Mulyanto menilai tindakan menteri diduga ikut berbisnis alat tes PCR tidak etis. Apalagi mereka yang terlibat dalam bisnis itu punya kewenangan mengatur kebijakan penanggulangan Covid-19.
“Besar kemungkinan kebijakan yang dibuat, diatur sedemikian rupa agar menguntungkan bisnisnya,” kata Mulyanto menegaskan.
Mulyanto mengatakan bahwa negara bisa bangkrut kalau mental para pembantu presiden seperti itu. Menteri itu jabatan publik, jadi siapa pun yang menjabat harus bekerja sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan kelompok bisnisnya.
Ia mengungkapkan konflik kepentingan juga terasa dalam kasus riset dan produksi vaksin Merah Putih. Riset vaksin Merah Putih yang dilakukan Universitas Airlangga, di bawah koordinasi BRIN dalam konsorsium riset Covid-19 terkesan lambat.
Padahal, kata Mulyanto, WHO sudah memberi lampu hijau akan ikut terlibat dalam pemantauan uji klinisnya. BPOM juga menyambut baik persiapannya. Namun, karena ditengarai ada kepentingan pihak tertentu, proses riset dan produksi vaksin inovasi anak bangsa ini menjadi lama.
Diperkirakan vaksin Merah Putih ini baru bisa diproduksi pada bulan Juli 2022.
“Kalau para pejabat punya konflik kepentingan dan ikut bisnis Covid-19, mana mungkin penanggulangan pandemi di Indonesia bisa cepat selesai. Presiden harus mengambil tindakan tegas soal ini,” kata Mulyanto.
-
EKBIS28/10/2026 09:30 WIBIHSG Terjun Bebas ke Level 5.100-an
-
NASIONAL28/10/2026 11:00 WIBCak Imin: Belum Ada Rencana Hapus BPJS
-
NASIONAL28/10/2026 07:00 WIBWabup Bogor Mangkir dari Panggilan KPK
-
DUNIA28/10/2026 12:00 WIBSiaga 1! Xi Jinping Turun Gunung Saat AS Ancam Bom Iran
-
JABODETABEK28/10/2026 08:30 WIBRatusan Siswa di Bogor Diduga Keracunan MBG
-
NUSANTARA28/10/2026 12:30 WIBBanjir Kepung Aceh hingga Sumut
-
JABODETABEK28/10/2026 05:30 WIBBMKG Ramal Hujan Guyur Jakarta dari Kepulauan Seribu hingga Jaktim
-
JABODETABEK28/10/2026 06:30 WIBBuka Jam 8! SIM Keliling Jakarta Rabu 28 Okt
















