Berita
KPK Endus Dugaan Bagi-bagi Kaveling di IKN, Ini Kata Waka Otorita
AKTUALITAS.ID – KPK akan menyelidiki dugaan keterlibatan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas’ud terkait bagi-bagi kaveling di Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur. Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe angkat bicara terkait hal tersebut.
Dhony Rahajoe menyebut pihaknya fokus konsolidasi pembentukan organisasi. Meski begitu, ia tidak menjawab detil terkait dugaan adanya bagi-bagi kaveling itu.
“Saat ini kami sedang fokus konsolidasi pembentukan organisasi dan persiapan-persiapan lainnya,” kata Dhony, Minggu (13/3/2022).
Diketahui, KPK mengendus adanya dugaan bagi-bagi kaveling di IKN, hal tersebut diutarakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.
“Sementara terkait kaveling, saya nggak tahu apakah itu terkait dengan Bupati PPU itu juga bagi-bagi kaveling. Tentu kalau ada info seperti itu, nanti akan didalami penyidik, kepada siapa saja,” kata Alex dalam konferensi persnya di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, (11/3/2022).
Alex menyebut informasi itu baru sekadar rumor dan perlu dicari tahu fakta sebenarnya. Sementara, untuk bagi-bagi kaveling, dia menyebut KPK juga belum mendapatkan info detailnya.
“Tapi informasi itu saya baru tahu, baru rumor. Rumor itu harus dicari kebenarannya, seperti itu,” jelasnya.
“Kita juga belum mendapat info terkait pengkavelingan tersebut. Saya sendiri juga belum dapat info dari staf,” katanya.
-
NASIONAL07/07/2026 07:00 WIBHeboh! Anak Menteri PU Masuk Rombongan Kunker ke New York
-
NASIONAL07/07/2026 13:00 WIBFernando Emas Desak Dody Hanggodo Minta Maaf
-
JABODETABEK07/07/2026 05:30 WIBBMKG Ungkap Kondisi Cuaca Jakarta 7 Juli 2026
-
JABODETABEK07/07/2026 06:30 WIBSIM Keliling Jakarta Hadir di 5 Lokasi
-
RAGAM07/07/2026 14:30 WIBErupsi Anak Krakatau Hantam Wisata Selat Sunda
-
OASE07/07/2026 05:00 WIBAl-Qur’an Bahas Perjuangan Ibu Melahirkan
-
NASIONAL07/07/2026 14:47 WIBKejari Jabar Diminta Usut Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Helikopter oleh KPU
-
NASIONAL07/07/2026 19:44 WIBLonjakan Harta Zita Anjani, AHY, dan Ibas di LHKPN Berujung Desakan Audit dan Laporan ke KPK

















