Prancis Tolak Undangan AS Gabung Dewan Perdamaian Jalur Gaza

AKTUALITAS.ID – Prancis dilaporkan menolak undangan Amerika Serikat untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Jalur Gaza, sebuah inisiatif yang diusulkan Washington untuk mengatur masa transisi pascakonflik di wilayah Palestina tersebut.

Sumber-sumber yang dekat dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebutkan bahwa undangan tersebut disampaikan atas nama Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Namun hingga kini, pemerintah Prancis memilih bersikap hati-hati dan belum memberikan respons positif.

“Prancis tidak bermaksud, pada tahap ini, memberikan respons yang menguntungkan atas undangan AS,” ujar sumber tersebut, seperti dikutip Anadolu Agency, Senin (19/1/2026).

Penolakan Prancis didasari kekhawatiran terhadap kerangka kerja yang ditawarkan dalam pembentukan Dewan Perdamaian Gaza. Sumber itu menegaskan bahwa proposal tersebut berpotensi melampaui prinsip-prinsip yang diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Piagam ini memicu pertanyaan-pertanyaan besar, khususnya terkait penghormatan terhadap prinsip dan struktur PBB yang dalam keadaan apa pun tidak boleh dipertanyakan,” lanjutnya.

Sikap serupa juga ditegaskan oleh Kementerian Luar Negeri Prancis, yang menyatakan tengah menelaah secara mendalam ketentuan-ketentuan dalam dokumen usulan terkait Gaza. Paris menegaskan kembali bahwa Piagam PBB tetap menjadi fondasi utama multilateralisme internasional.

Menurut Kemlu Prancis, Piagam PBB merupakan kerangka yang menjunjung hukum internasional, kesetaraan kedaulatan negara, serta penyelesaian sengketa secara damai, alih-alih pendekatan yang mengedepankan politik kekuasaan atau konflik bersenjata.

“Multilateralisme yang efektif harus mengutamakan hukum internasional dan penyelesaian damai, bukan kesewenang-wenangan, politik kekuasaan, maupun perang,” demikian pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Prancis.

Sebelumnya, Amerika Serikat mengusulkan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza sebagai bagian dari rencana yang diklaim bertujuan mengakhiri agresi Israel dan mengelola fase transisi di wilayah tersebut. Dewan ini dirancang untuk memobilisasi sumber daya internasional, mengoordinasikan bantuan, serta memastikan akuntabilitas pemerintahan di Gaza selama masa pemulihan.

Namun, sikap Prancis yang enggan bergabung menandakan adanya perbedaan pandangan tajam di antara sekutu Barat terkait mekanisme penyelesaian konflik Gaza dan peran PBB dalam proses perdamaian Palestina. (Mun)