DUNIA
Trump: Perlindungan Imigran Suriah Harus Dicabut
AKTUALITAS.ID – Pemerintahan Presiden Donald Trump meminta Mahkamah Agung Amerika Serikat turun tangan mencabut perlindungan imigran warga Suriah yang tinggal di Amerika Serikat. Permintaan ini diajukan setelah keputusan pengadilan tingkat lebih rendah memblokir upaya pemerintah untuk mengakhiri Status Perlindungan Sementara (Temporary Protected Status/TPS) bagi mereka.
Pejabat dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat pada Kamis (26/2/2026) mengajukan permohonan darurat kepada Mahkamah Agung untuk mencabut keputusan hakim pada November 2025 yang melarang pemerintah menghentikan TPS bagi sekitar 6.000 warga Suriah di AS.
Permintaan intervensi Mahkamah Agung ini merupakan kali ketiga pemerintah AS mengajukan langkah serupa. Sebelumnya, Mahkamah Agung memberikan dukungan kepada pemerintah dalam dua kasus pencabutan TPS untuk ratusan ribu warga Venezuela.
TPS adalah program yang diberikan berdasarkan hukum AS untuk memberi perlindungan sementara bagi warga negara dari negara yang menghadapi perang, bencana alam, atau krisis berat lainnya. Status ini memberi imigran perlindungan dari deportasi dan hak untuk bekerja secara legal selama masa berlaku, dengan alasan keamanan dan keselamatan mereka di negara asalnya.
Upaya pemerintah Trump untuk menghapus TPS Suriah sejauh ini menghadapi tantangan hukum, dengan keputusan pengadilan dan banding yang menunda eksekusi kebijakan tersebut. Permintaan Mahkamah Agung akan diputuskan dalam beberapa minggu mendatang setelah pihak-pihak terkait memberikan tanggapan dan argumen mereka.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintahan Trump memperketat kebijakan imigrasi, termasuk bagi warga dari negara lain yang sebelumnya juga mendapat perlindungan serupa. Analisis dampak dan respons kelompok advokasi hak imigran terhadap langkah Mahkamah Agung diperkirakan akan mempengaruhi perdebatan publik dan hukum terkait kebijakan migrasi di AS ke depan. (Mun)
-
RIAU16/07/2026 12:30 WIBBupati Kasmarni Dukung RSUD Mandau Naik Kelas
-
EKBIS16/07/2026 11:30 WIBHarga Minyak Dunia Naik 4 Hari Beruntun
-
POLITIK16/07/2026 10:00 WIBGus Ipul Tegaskan Istana Tak Ikut Campur Muktamar NU
-
POLITIK16/07/2026 14:00 WIBAria Bima: Kuota 30 Persen Perempuan Jadi PR Besar Parpol
-
POLITIK16/07/2026 09:00 WIBKIPP Desak MK Evaluasi Putusan Pemisahan Pemilu
-
NASIONAL16/07/2026 07:30 WIBKebakaran Hutan Mojokerto Kian Mengkhawatirkan
-
NASIONAL16/07/2026 11:00 WIBMasa Tunggu Haji Dipangkas Jadi 26 Tahun
-
POLITIK16/07/2026 13:38 WIBKritik Standar Ganda DKPP, JPPR Desak Tio Aliansyah Dinonaktifkan Sementara

















