PM Senegal Tolak Keras “Dikte” Barat soal LGBT

AKTUALITAS.ID – Perdana Menteri Senegal Ousmane Sonko melontarkan kritik keras terhadap negara-negara Barat yang dinilai mencoba memaksakan nilai-nilai terkait homoseksualitas ke negara lain. Ia menyebut tekanan tersebut sebagai bentuk “tirani” global yang tidak bisa diterima oleh Senegal.

Pernyataan keras itu disampaikan Sonko dalam pidatonya di hadapan parlemen, di tengah memanasnya perdebatan internasional soal kebijakan baru Senegal yang memperketat hukuman terhadap hubungan sesama jenis.

“Ada semacam tirani. Ada delapan miliar manusia di dunia, tetapi ada inti kecil yang disebut Barat… yang, karena memiliki sumber daya dan mengendalikan media, ingin memaksakan (homoseksualitas) kepada seluruh dunia,” kata Sonko, dikutip AFP, Jumat (22/5/2026).

Pernyataan tersebut muncul setelah Presiden Bassirou Diomaye Faye pada akhir Maret menandatangani undang-undang baru yang menggandakan hukuman bagi hubungan sesama jenis di Senegal.

Kebijakan itu kini menetapkan hukuman penjara 5 hingga 10 tahun bagi tindakan yang dikategorikan sebagai “bertentangan dengan kodrat”, naik signifikan dari sebelumnya 1 hingga 5 tahun.

Selain itu, undang-undang juga memperberat hukuman bagi pihak yang dianggap mempromosikan atau mendanai aktivitas terkait, dengan ancaman 3 hingga 7 tahun penjara.

Sejak aturan tersebut diberlakukan, puluhan penangkapan dilaporkan telah terjadi di berbagai wilayah Senegal.

Sonko menegaskan bahwa setelah kebijakan itu disahkan, kritik dari negara-negara Barat terus mengalir, terutama dari Prancis. Namun ia menolak keras anggapan bahwa Senegal harus mengikuti tekanan tersebut.

“Jika mereka memilih praktik-praktik ini, itu masalah mereka, tetapi kita tidak memiliki pelajaran apa pun untuk diambil dari mereka, sama sekali tidak,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa tidak ada negara di kawasan Asia, Afrika, maupun dunia Arab yang ikut mengkritik langkah Senegal, seraya menyebut negara-negara tersebut lebih menghormati kedaulatan hukum masing-masing.

Dalam pidatonya, Sonko juga meminta aparat peradilan untuk memastikan penerapan hukum baru dilakukan secara penuh tanpa pengecualian.

Sebelumnya, Sonko yang menjabat sebelum 2024 juga dikenal sebagai sosok yang mendorong penguatan kriminalisasi terhadap hubungan sesama jenis di Senegal, yang sebelumnya hanya dikategorikan sebagai pelanggaran ringan.

Kebijakan terbaru ini pun kembali menempatkan Senegal di pusat sorotan global, memicu perdebatan tajam antara isu kedaulatan hukum nasional dan tekanan nilai-nilai internasional. (Mun)