NASIONAL
Yeni Wahid: Desa Damai untuk Tangkal Hoaxs
AKTUALITAS.ID – Co-Founder Wahid Foundation, Yenny Wahid telah lama menghidupkan program Desa Damai atau desa percontohan di sembilan desa, di tiga provinsi di Indonesia, yakni Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Program desa Damai tersebut, menurut Yenny, sengaja dihidupkan untuk memfilter sejumlah informasi berita bohong atau hoaks yang mengarah pada intoleransi. “Awal mula kami […]

AKTUALITAS.ID – Co-Founder Wahid Foundation, Yenny Wahid telah lama menghidupkan program Desa Damai atau desa percontohan di sembilan desa, di tiga provinsi di Indonesia, yakni Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur.
Program desa Damai tersebut, menurut Yenny, sengaja dihidupkan untuk memfilter sejumlah informasi berita bohong atau hoaks yang mengarah pada intoleransi.
“Awal mula kami mendirikan konsep koperasi damai. Tapi kami bilang sangat urgent kalau berita hoaks menjadi alat jurang pemisah pada pihak mayoritas dengan minoritas. Apalagi jelang politik praktis sekarang mendekati pemilu. Bahayanya bisa menjadi bibit disintegrasi bangsa,” kata Yenny Wahid.
Berawal dari keprihatinan itu, Puteri keempat KH. Abdurahman Wahid atau Gus Dur kemudian melatih sekitar 2.000 lebih perempuan menjadi agen toleransi sosial. Metode yang digunakan para agen ini dengan mensosialisasikan desa damai dan mendengar curahan hati masyarakat di pedesaan.
“Untuk metodenya kami memilih yang bisa mengenal ke ibu-ibu pedesaan termasuk ibu PKK dan ibu pejabat daerah tersebut setingkat RT, RW, kepala desa berdialog dengan melibatkan diri lebih dalam. Mulai dari masalah susu, popok bayi sampai curhat personal. Dari situ kita bisa menyisipi agar kita harus toleransi satu sama lain,” ujar Yenny Wahid.
Lebih lanjut, Yenny juga menjelaskan alasan kuat Wahid Foundation memilih perempuan sebagai agen toleransi di Desa Damai. Hal tersebut karena kelompok ibu dianggap mampu menerjemahkan program toleransi umat beragama tersebut.
Di samping itu, perempuan secara naluri bisa menjadi pendengar yang baik dan mengarahkan keputusan orang lain tanpa melakukan tindakan anarkis dan represif.
“Alasannya wanita kan identik dengan kelembutan. Pendengar yang baik. Lebih condong enggan mendekati intervensi yang berujung pada tindakan anarkis dan represif. Jadi lebih mudah untuk mengajak warga secara umumnya untuk menjadi bagian agen toleransi umat beragama,” ucap Yenny Wahid menjelaskan.
Dia kemudian memaparkan sejumlah kasus yang ada terkait tindakan intoleransi.
“Kasus beragam, mulai dari penyebaran informasi palsu basis agama, penolakan rumah ibadah dan simbol agama, dan aksi radikalisme,” ujar Yenny.
Untuk itu Yenny berharap intoleransi dapat dipangkas dari desa. Desa-desa yang damai disebut Yenny harus mematok indikator yang telah ditentukannya yaitu sebagai berikut:
– Adanya komitmen untuk mewujudkan perdamaian;
– Pendidikan dan penguatan nilai perdamaian dan kesetaraan gender;
– Praktik nilai-nilai persaudaraan dan toleransi dalam kehidupan warga;
– Adanya penguatan nilai dan norma kearifan lokal;
– Adanya sistem deteksi dini pencegahan intoleransi;
– Adanya sistem penanganan cepat, penanggulangan, pemulihan kekerasan;
– Adanya peran aktif perempuan di semua sektor masyarakat
– Adanya perantara bersama untuk pelaksanaan desa/kelurahan; dan
– Adanya ruang sosial bersama antar warga dan masyarakat.
-
EKBIS19/07/2025 08:30 WIB
Harga BBM Non-Subsidi Naik per Juli 2025, BP AKR Tawarkan Promo Gratis 1 Liter
-
NASIONAL19/07/2025 17:30 WIB
Link Download Logo dan Tema HUT Ke-80 RI
-
NASIONAL19/07/2025 11:00 WIB
Wakil Ketua MPR: Diplomasi Prabowo Bawa Dua Kesepakatan Strategis Sekaligus
-
RAGAM19/07/2025 11:30 WIB
Hoki Sepanjang Hari! 3 Shio Ini Diprediksi Beruntung pada Sabtu 19 Juli 2025
-
JABODETABEK19/07/2025 11:30 WIB
Tragedi di Cisauk: Wanita 22 Tahun Ditemukan Tewas Setelah Dianiaya dan Diperkosa Tiga Pria
-
OTOTEK19/07/2025 12:30 WIB
Pemerintah Pertimbangkan Pembatasan Panggilan Telepon dan Video WhatsApp
-
EKBIS19/07/2025 09:30 WIB
Harga Emas Antam Meroket Tembus Rp1.927.000 per Gram
-
POLITIK19/07/2025 12:00 WIB
MK Tolak Gugatan Syarat Capres S-1, Legislator: Negara Maju Juga Tak Wajibkan