NASIONAL
Desakan Tuntaskan Kasus Korupsi Denny Indrayana, Polri Diminta Tegas
AKTUALITAS.ID – Kasus dugaan korupsi proyek payment gateway yang menyeret mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana kembali menjadi sorotan publik. Polri didesak segera menuntaskan perkara yang telah menggantung selama satu dekade tersebut.
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menyatakan penanganan kasus ini menjadi ujian serius bagi institusi Polri dalam menjaga kepercayaan publik.
“Denny Indrayana harus segera dibawa ke persidangan di Pengadilan. Jangan sampai mangkraknya kasus ini semakin memperburuk citra Polri di masyarakat,” kata Fernando kepada Aktualitas, Jumat (23/5/2025).
Ia menekankan pentingnya kepastian hukum terhadap kasus yang diduga merugikan negara hingga Rp32,09 miliar itu.
“Denny Indrayana perlu mendapatkan kepastian hukum terkait dengan proses hukum kasus dugaan korupsi Payment Gateway di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,” ujar Fernando.
Denny Indrayana telah ditetapkan sebagai tersangka pada 2015, saat Jenderal Badrodin Haiti menjabat sebagai Kapolri. Saat itu, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Anton Charliyan mengungkapkan bahwa Denny memiliki peran dalam pelaksanaan proyek paspor elektronik.
“Peran DI (Denny Indrayana) menyuruh, melakukan program payment gateway dan memfasilitasi vendor sehingga proyek ini terlaksana,” kata Anton, Rabu, 25 Maret 2015. (Yan Kusuma)
-
JABODETABEK14/05/2026 20:00 WIBDiduga Usai Lecehkan Siswi SD, Warga Geruduk Rumah Tukang Rujak
-
NASIONAL15/05/2026 06:00 WIBPembubaran Nobar Film “Pesta Babi” Bukan Arahan Pemerintah
-
NUSANTARA14/05/2026 22:00 WIBRest Shelter di Kawasan Gunung Rinjani Bakal Dibangun Balai TNGR
-
RAGAM15/05/2026 08:00 WIBWajah Bengkak Bisa Jadi Tanda Orang Mengalami Stres
-
OLAHRAGA14/05/2026 20:30 WIBThailand Open 2026, Leo/Daniel Sukses Melangkah ke Perempat Final
-
OTOTEK14/05/2026 22:30 WIBBYD Segarkan SUV Bao 5 dan Bao 8 Flash-Charge Edition
-
JABODETABEK15/05/2026 05:30 WIBBMKG: Waspadai Hujan Dini Hari
-
EKBIS14/05/2026 23:00 WIBUntuk Menjaga Industri Rokok, Pemerintah Diminta Membuat Regulasi yang Nyata

















