Reformasi Polri: Kompolnas Soroti Budaya Kekerasan dan Tindakan Represif

AKTUALITAS.ID – Desakan agar reformasi kepolisian dilakukan secara menyeluruh kembali menguat. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menegaskan, pembentukan Tim Reformasi Kepolisian harus berfokus pada perbaikan kualitas layanan publik sekaligus menghapus budaya represif yang masih mengakar di tubuh Polri.

Komisioner Kompolnas, Gufron, menyebut kritik masyarakat selama ini banyak menyoroti tiga hal utama: masih kuatnya budaya kekerasan, penanganan unjuk rasa yang kerap dianggap represif, serta layanan publik yang belum optimal.

“Kritik masyarakat menyoroti masih kuatnya budaya kekerasan, penanganan unjuk rasa yang dianggap represif, layanan publik yang belum optimal, hingga perilaku sebagian anggota yang menyalahi kode etik profesi,” ujar Gufron, Sabtu (13/9/2025).

Menurutnya, reformasi tidak cukup hanya di level struktural, tetapi juga harus menyentuh instrumen, kapasitas anggota, serta penerapan standar operasional prosedur (SOP). Ia menilai sejumlah SOP Polri, terutama untuk penanganan massa, perlu dievaluasi agar lebih humanis.

Sementara itu, Komisioner Kompolnas lainnya, Choirul Anam, menegaskan perlunya perubahan mendasar di tingkat pendidikan. Menurutnya, kurikulum Polri harus diperkaya dengan materi hak asasi manusia (HAM) untuk membentuk kultur baru yang lebih beradab.

“Salah satunya adalah bagaimana membentuk kepolisian yang jauh lebih civilized. Penting untuk mempertebal materi HAM di pendidikan kepolisian,” kata Anam.

Anam juga menyoroti masih maraknya tindakan represif aparat di lapangan. Jika perilaku itu masih dianggap bagian dari budaya Polri, lanjutnya, maka yang harus dibenahi adalah fondasi kulturalnya.

“Kalau memang masih ada budaya kekerasan atau penggunaan kewenangan berlebihan, harus diperkuat perubahan di level pendidikan,” tegasnya.

Catatan lembaga sipil pun menunjukkan masih banyak praktik represif aparat dalam menangani massa. Karena itu, Kompolnas menilai Tim Reformasi Kepolisian yang digagas Presiden Prabowo Subianto harus berani melakukan koreksi fundamental agar Polri lebih akuntabel, humanis, dan dipercaya publik. (Ari Wibowo/Mun)