DPR Desak Pemerintah Tertibkan Bandara IMIP Morowali yang Beroperasi Tanpa Otoritas Negara

AKTUALITAS.ID – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Oleh Soleh, menyoroti keberadaan bandara yang beroperasi di kompleks industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah. Bandara tersebut diduga berjalan tanpa melibatkan otoritas resmi pemerintah, mulai dari otoritas penerbangan, Bea Cukai, hingga Imigrasi.

Soleh menilai operasional bandara tanpa pengawasan negara sebagai bentuk kelalaian serius yang berpotensi mengancam kedaulatan Indonesia.

“Tidak ada bandara yang boleh beroperasi tanpa melibatkan negara. Jika ada bandara yang berjalan sendiri tanpa pengawasan pemerintah, itu sama saja dengan ada negara dalam negara. Hal seperti itu tidak boleh terjadi,” tegas Soleh dalam keterangannya, Rabu (25/11/2025).

Desakan penertiban semakin kuat setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, saat meninjau latihan TNI di Morowali, mengonfirmasi bahwa bandara tersebut memang tidak memiliki kehadiran Bea Cukai maupun Imigrasi.

Menanggapi temuan tersebut, Soleh meminta pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, serta aparat pertahanan dan keamanan, segera mengambil langkah hukum dan tindakan tegas.

“Ini harus diusut tuntas. Pemerintah tidak boleh ragu untuk menindak siapa pun yang mengoperasikan fasilitas strategis tanpa otoritas negara. Kedaulatan adalah harga mati,” ujarnya.

Soleh menegaskan, keberadaan bandara tanpa pengawasan negara bukan hanya melanggar regulasi penerbangan sipil, tetapi juga membuka celah ancaman keamanan nasional. Risiko yang ditimbulkan antara lain penyelundupan barang, mobilitas orang tanpa kendali, hingga aktivitas ilegal yang tidak dapat dipantau pemerintah.

Komisi I DPR RI disebut akan meminta penjelasan resmi dari kementerian terkait dan mempertimbangkan kunjungan kerja ke Morowali untuk memastikan kondisi lapangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (Bowo/Mun)