Demokrat Dukung Satgas Perizinan Satu Atap

AKTUALITAS.ID – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai bergerak membongkar “rimba regulasi” yang selama ini dikeluhkan investor. Dukungan pun datang dari Partai Demokrat. Sekjen Partai Demokrat sekaligus Anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron, menilai pembentukan satgas khusus percepatan deregulasi adalah langkah mendesak untuk memangkas birokrasi perizinan yang dinilai terlalu rumit dan lamban.

Menurut Herman, investasi tidak akan tumbuh maksimal jika pengusaha masih dipaksa berhadapan dengan izin berlapis yang memakan waktu hingga bertahun-tahun.

“Investasi adalah instrumen penting pertumbuhan ekonomi. Idealnya segala perizinan harus lebih mudah dan tidak rumit. Saya sependapat dengan yang disampaikan Presiden Prabowo,” kata Herman kepada wartawan, Jumat (15/5/2026).

Tak hanya mendukung, Herman bahkan mengusulkan agar seluruh proses perizinan investasi ke depan dipusatkan dalam satu pintu di bawah Kementerian Investasi agar tidak lagi tersebar di banyak lembaga dan tingkatan pemerintahan.

“Kalau memang sudah menjadi direktif presiden, mestinya satu atap saja di Kementerian Investasi,” tegasnya.

Herman menyoroti selama ini proses perizinan sering kali harus melewati berbagai kementerian sektoral hingga pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi sampai kabupaten/kota. Situasi itu dinilai membuat investasi tersendat, membuka ruang permainan birokrasi, hingga memicu praktik korupsi.

“Biasanya perizinan harus ditempuh sesuai beberapa institusi sektoral terkait, bahkan sesuai tingkatan pemerintahan, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Kalau mau disederhanakan memang harus ada pengalihan kewenangan,” ujarnya.

Ia menilai pembentukan satgas deregulasi bukan sekadar simbol politik, tetapi harus benar-benar menjadi mesin penyederhanaan aturan yang selama ini tumpang tindih. Menurutnya, harmonisasi undang-undang dan regulasi lintas sektor menjadi kunci utama.

“Perlu harmonisasi peraturan perundang-undangan. Bisa jadi satgas yang dimaksud presiden adalah untuk menginventarisasi aturan-aturan yang menghambat,” jelas Herman.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara terbuka meluapkan kekesalannya terhadap lambannya proses perizinan di Indonesia. Prabowo menilai birokrasi yang berbelit bukan hanya menghambat investasi, tetapi juga membuka celah korupsi dan memperburuk daya saing Indonesia di mata dunia.

Prabowo bahkan membandingkan Indonesia dengan negara tetangga yang mampu menerbitkan izin usaha hanya dalam hitungan minggu.

“Pengusaha-pengusaha mengeluh. Mereka mau bekerja dan investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu satu tahun, dua tahun. Sedangkan di negara lain dua minggu,” kata Prabowo.

Karena itu, Prabowo langsung meminta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumpulkan para pakar untuk membentuk Satgas Khusus Deregulasi yang bertugas memangkas aturan rumit dan mempercepat proses izin usaha.

“Bikin Satgas khusus untuk mempercepat deregulasi. Sederhanakan, jangan persulit,” tegas Prabowo. (Firman/Mun)