DPR Minta Pemerintah Bertindak Soal Isu “Mafia Haji”

AKTUALITAS.ID – Pelaksanaan ibadah haji tahun ini kembali menjadi sorotan setelah muncul dugaan adanya penyimpangan dalam pelayanan jemaah, termasuk fasilitas yang tidak sesuai standar di lapangan. Kondisi ini memicu reaksi keras dari kalangan legislatif yang meminta pemerintah bertindak tegas terhadap oknum yang diduga terlibat.

Anggota Komisi XIII DPR RI sekaligus Tim Pengawas Haji DPR RI 2026 Rieke Diah Pitaloka menyoroti temuan jemaah yang tidak mendapatkan fasilitas layak, termasuk kasus jemaah yang disebut harus tidur di luar tenda di area Mina.

Rieke menegaskan perlunya tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang diduga menyalahgunakan kewenangan dalam penyelenggaraan ibadah haji.

“Saya yakin Pemerintah tidak akan ragu #sikatMafiaHaji tanpa pandang bulu. Bismillah Allah buka kebenaran dan siapapun dan apa pun kedzoliman,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (29/5/2026).

Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap perbaikan sistem penyelenggaraan haji yang kini berada di bawah lembaga baru, yakni Kementerian Haji dan Umrah Indonesia, yang disebut mulai melakukan sejumlah pembenahan layanan kepada jemaah.

Menurutnya, pembentukan kementerian khusus haji dan umrah merupakan langkah penting dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.

“Kami bangga akhirnya diputuskan ada kementerian khusus yang menangani haji dan umrah. Indonesia #Haji2026 adalah haji pertama yang dilayani kementerian ini,” katanya.

Meski demikian, Rieke menegaskan bahwa masih terdapat sejumlah catatan serius yang harus segera dibenahi, terutama terkait fasilitas tenda, distribusi layanan, dan pemerataan hak jemaah di lapangan.

Ia juga menyoroti dugaan adanya oknum yang memanfaatkan dana jemaah tanpa memberikan pelayanan sesuai hak yang seharusnya diterima.

“Di tengah perjuangan tersebut di Mina, masih ada indikasi oknum yang tidak amanah. Akibatnya ada jemaah yang tidak mendapatkan haknya,” tegasnya.

Pernyataan ini menambah tekanan publik terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026, yang kini tengah dalam sorotan karena berbagai laporan ketidaksesuaian fasilitas di lapangan.

DPR bersama pemerintah disebut akan terus melakukan pengawasan ketat agar pelaksanaan ibadah haji ke depan berjalan lebih transparan, akuntabel, dan benar-benar memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah Indonesia. (Bowo/Mun)