Slamet Ariyadi Tagih Janji Penyelesaian Konflik Tanah Adat Rante Balla

AKTUALITAS.ID – Kesabaran Senayan tampaknya sudah habis. Komisi III DPR RI secara tegas menabuh genderang peringatan kepada perusahaan tambang emas PT Masmindo Dwi Area (MDA) terkait konflik agraria berkepanjangan dengan masyarakat adat Rante Balla, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Kompleks Parlemen, Jakarta, kebobrokan penyelesaian sengketa lahan seluas ratusan hektare ini dikuliti habis. Negara dinilai terlalu lamban merespons jeritan kaum adat yang ruang hidupnya terus digerus ambisi investasi.

Anggota Komisi III DPR RI, Slamet Ariyadi, menjadi salah satu legislator yang paling vokal menyoroti nasib masyarakat Rante Balla. Ia menegaskan, hak konstitusional warga tidak boleh diinjak-injak hanya demi memuluskan karpet merah bagi korporasi tambang.

“Bertahun-tahun perjuangan ini pasti capek, tapi menyerah tidak mungkin. Sepanjang itu hak kami dan sepanjang Republik Indonesia berdiri, keturunan kami akan terus menuntut haknya, hak yang punya tanah,” tegas Slamet di Senayan, Jumat (9/10/2026).

Politisi kelahiran Pulau Garam ini membongkar akar masalah yang selama ini seolah ditutupi. Konflik memanas usai warga memprotes dugaan penggusuran dan aktivitas tambang PT MDA yang dinilai mencaplok tanah ulayat secara sepihak dan arogan. Warga menuntut pengembalian hak atas tanah dan ganti rugi yang layak atas ruang hidup warisan leluhur mereka.

Tidak ingin hanya sekadar retorika di meja rapat, Slamet mendesak kementerian terkait, Pemda, dan korporasi untuk segera merealisasikan janji penyelesaian yang selama ini selalu berujung buntu.

Sebagai langkah konkret, Komisi III DPR RI bersiap mengambil tindakan tegas. Manajemen PT Masmindo Dwi Area, Pemerintah Kabupaten Luwu, hingga aparat penegak hukum akan segera dipanggil paksa ke Senayan. Pemanggilan ini menjadi ultimatum untuk meminta pertanggungjawaban mutlak dan transparansi penyelesaian sengketa demi mengakhiri penderitaan masyarakat adat Rante Balla. (Mun)