Program Makan Bergizi Gratis Bermasalah, Prabowo Perintahkan Evaluasi Total

AKTUALITAS.ID – Presiden RI Prabowo Subianto turun tangan menyikapi insiden keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di sejumlah daerah. Kepala negara menugaskan kementerian dan lembaga terkait untuk memperkuat tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) agar program MBG tetap aman dan higienis bagi anak Indonesia.

Arahan Presiden langsung ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi (rakor) di Gedung Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, Minggu (28/9/2025). Rakor dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala BGN Dadan Hindayana, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, hingga Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo.

“Hari ini kita menindaklanjuti petunjuk Bapak Presiden, tadi malam,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi seusai menghadiri rakor. Ia menegaskan pemerintah fokus menyikapi status Kejadian Luar Biasa (KLB) atas insiden keracunan MBG di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, dan beberapa daerah lain.

Menko Pangan Zulkifli Hasan menambahkan, rakor memutuskan langkah tegas untuk memperketat pengawasan. 

“Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah akan ditutup sementara untuk evaluasi dan investigasi. Wajib hukumnya setiap SPPG punya Sertifikat Laik Higienis (SLHS),” tegasnya.

Ia juga meminta peran aktif puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) untuk melakukan pemantauan rutin terhadap distribusi makanan MBG di seluruh daerah.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan pihaknya akan menggelar rapat virtual bersama seluruh kepala daerah pada Senin (29/9/2025). 

“Besok jam 08.00 WIB kita zoom meeting dengan kepala daerah, dinas kesehatan, dinas pendidikan, serta sekda. Menkes akan hadir langsung memberikan arahan teknis,” ujarnya.

Rakor lanjutan dijadwalkan berlangsung Rabu (1/10/2025) mendatang guna merumuskan strategi berikutnya. Pemerintah menegaskan komitmen memperkuat program MBG agar tidak lagi terjadi insiden yang merugikan masyarakat. (ARI WIBOWO/DIN)