Empat Anggota TNI Diamankan, Pemerintah Tekankan Proses Hukum Kasus Andrie Yunus Harus Transparan

AKTUALITAS.ID – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Angga Raka Prabowo menyampaikan keprihatinan pemerintah atas insiden penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus, dan sekaligus memberikan dukungan kepada korban.

“Kami mengapresiasi upaya kepolisian dalam menangani kasus ini yang dengan cepat berhasil mengidentifikasi pelaku. Pemerintah menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa ini dan berharap saudara Andrie Yunus dapat segera pulih,” katanya kepada wartawan, Rabu (18/3/2026).

Perkembangan penanganan perkara turut diperkuat langkah Pusat Polisi Militer TNI yang mengamankan empat personel yang diduga terlibat. Angga menilai respons cepat aparat, baik dari kepolisian maupun militer, menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik di tengah situasi sensitif. “

Kami mencatat langkah cepat dan profesional aparat, baik Polri maupun Puspom TNI, sebagai bagian dari proses penegakan hukum yang berjalan terbuka dan berbasis bukti,” ucapnya.

Pemerintah menegaskan segala bentuk kekerasan terhadap warga tidak dapat ditoleransi. Proses hukum diminta berjalan tegas, transparan, dan akuntabel tanpa pandang bulu.

“Siapa pun pelakunya harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” kata Angga.

Selain itu, pemerintah menilai dugaan keterlibatan individu tidak mencerminkan institusi secara keseluruhan. Negara berkepentingan menjaga integritas lembaga sekaligus memastikan kepercayaan publik tetap terpelihara.

Pemerintah juga menghormati langkah TNI yang menangani kasus ini secara terbuka sebagai bentuk komitmen terhadap disiplin dan profesionalisme. Di tengah proses hukum yang berlangsung, masyarakat diminta tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

“Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap bijak dalam menyikapi informasi serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi,” ujar Angga.

Pemerintah memastikan akan mengawal kasus ini hingga tuntas dan menjamin perlindungan hak setiap warga negara.

“Negara memastikan ruang demokrasi tetap aman dan terlindungi,” kata Angga.

Sebelumnya, Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Andrie Yunus diserang orang tak dikenal di kawasan Jakarta Pusat pada Kamis malam, 12 Maret. Insiden terjadi usai korban menyelesaikan rekaman siniar di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dengan topik militerisme dan uji materi Undang-Undang TNI.

Polda Metro Jaya telah mengungkap dua inisial terduga pelaku, yakni BHC dan MAK. “Dapat kami informasikan dua orang yang tadi kami tunjukkan tersebut dari satu data Polri, satu inisial BHC dan satu inisial MAK,” ujar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin.

Di sisi lain, Puspom TNI menahan empat personel berinisial NDP, SL, BWH, dan ES untuk pemeriksaan lebih lanjut. Komandan Puspom TNI Mayor Jenderal TNI Yusri Nuryanto menyebut seluruhnya berasal dari Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis TNI. “Keempat yang diduga pelaku ini semuanya anggota dari Denma BAIS TNI,” ujarnya. (Yan Kusuma)