Korupsi akan Selalu Ada di Indonesia Jika Sistemnya Tak Diperbaiki

AKTUALITAS.ID – Pengamat hukum dan politik Pieter C. Zulkifli menilai pemberantasan korupsi di Indonesia tidak akan menghasilkan perubahan signifikan apabila hanya berfokus pada penindakan pelaku tanpa memperbaiki sistem yang memungkinkan praktik korupsi terus terjadi.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI itu mengatakan korupsi tidak dapat dipandang semata sebagai tindakan individu. Menurut dia, praktik tersebut berkaitan erat dengan struktur ekonomi politik yang membentuk relasi kekuasaan dan distribusi sumber daya di Indonesia.

“Fakta ini menunjukkan bahwa persoalan korupsi tidak cukup dipahami sebagai kejahatan individu semata, melainkan berkaitan erat dengan struktur ekonomi politik yang membentuk relasi kekuasaan di Indonesia,” kata Pieter kepada wartawan, Selasa (16/6/2026).

Ia menilai korupsi kerap muncul berulang karena sistem yang ada masih menyediakan ruang bagi penyalahgunaan kewenangan. Dalam kondisi tertentu, praktik korupsi bahkan menjadi bagian yang menopang berjalannya sistem tersebut.

“Korupsi bukan lagi penyimpangan dari sistem, tetapi kerap menjadi bahan bakar yang membuat sistem itu terus bergerak,” ujarnya.

Pieter juga menyoroti munculnya persepsi publik terkait ketimpangan dalam penegakan hukum kasus korupsi. Menurut dia, kepercayaan masyarakat akan sulit tumbuh apabila hukum dianggap tidak bekerja secara setara.

“Dalam berbagai diskusi akademik maupun politik, muncul pandangan bahwa agenda antikorupsi terkadang digunakan sebagai instrumen untuk menekan lawan politik,” katanya.

Menurut Pieter, selama akses terhadap sumber daya publik masih didominasi kelompok yang memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan negara, peluang terjadinya korupsi akan tetap terbuka.

“Yang diberantas sering kali hanya gejalanya, sementara akar masalahnya tetap tumbuh subur,” ujarnya.

Ia juga menyoroti proses rekrutmen politik yang dinilai berkontribusi terhadap munculnya korupsi. Ketika jabatan politik dipandang sebagai investasi, kata dia, risiko penyalahgunaan kekuasaan menjadi lebih besar.

“Ketika politik menjadi bisnis, korupsi menjadi konsekuensi yang hampir tak terhindarkan,” katanya.

Pieter menegaskan keberhasilan pemerintahan tidak hanya diukur dari capaian politik, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

“Ketika kekuasaan kembali dimaknai sebagai amanah, bukan kesempatan memperkaya diri, saat itulah harapan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menemukan jalannya,” ujarnya.