Pemerintah Tolak Bentuk Tim Investigasi Kasus Penembakan Pilot AS di Papua

AKTUALITAS.ID – Pemerintah memutuskan tidak membentuk tim investigasi khusus untuk mengusut penembakan pilot berkewarganegaraan Amerika Serikat, Nicholas F. Goselin, yang tewas dalam serangan di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Meski kasus tersebut menyita perhatian internasional, pemerintah menilai penyelidikan yang dilakukan aparat gabungan TNI dan Polri sudah memadai.

Keputusan itu disampaikan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamenham) Mugiyanto Sipin usai rapat koordinasi bersama TNI dan Polri yang membahas situasi keamanan di Papua, Senin (7/7).

Kasus yang menjadi sorotan itu bermula saat pesawat perintis milik PT Associated Mission Aviation (AMA) terbang dari Wamena menuju Balinggama, Kabupaten Yahukimo, pada Kamis (2/7). Pesawat yang dipiloti Nicholas F. Goselin sempat mendarat sekitar pukul 06.46 WIT setelah cuaca dinyatakan aman.

Namun, beberapa saat kemudian komunikasi dengan lapangan terbang terputus. Berdasarkan laporan awal, pesawat diduga diserang kelompok bersenjata, pilot ditembak hingga tewas, sementara pesawat dibakar.

Meski sempat mempertimbangkan pembentukan tim investigasi, Mugiyanto mengatakan langkah tersebut akhirnya dibatalkan karena pemerintah menilai mekanisme yang berjalan saat ini sudah cukup.

“Sebelumnya kami memikirkan pembentukan tim investigasi diperlukan. Tapi setelah mendapat penjelasan dari TNI dan Polri, proses tersebut sedang ditangani secara menyeluruh sehingga belum ada kebutuhan untuk membentuk tim investigasi,” kata Mugiyanto.

Pernyataan itu sekaligus menegaskan pemerintah menyerahkan sepenuhnya proses pengungkapan kasus kepada aparat penegak hukum yang saat ini bekerja melalui Satgas Operasi Damai Cartenz.

Astamaops Kapolri Komjen Pol. Muhammad Fadil Imran mengatakan penyelidikan terus dilakukan bersama TNI untuk mengidentifikasi pelaku penembakan. Namun, hingga kini polisi belum dapat memastikan kapan pelaku akan ditangkap.

“Saya kira tidak perlu membentuk tim tambahan karena kolaborasi antara TNI dan Polri di lapangan dalam konteks penegakan hukum sudah berjalan dengan baik. Satgas Operasi Damai Cartenz sudah bekerja, tinggal koordinasi teknis di lapangan untuk menemukan tersangkanya,” ujar Fadil.

Selain penyelidikan, aparat gabungan juga melakukan operasi pemulihan keamanan di lokasi kejadian agar aktivitas penerbangan menuju Distrik Balinggama dapat kembali normal.

Di tengah proses tersebut, Mugiyanto memastikan pemerintah akan mengawal penanganan perkara secara terbuka.

“Kami berkomitmen untuk memastikan proses penegakan hukum transparan dan akuntabel kepada publik,” ujarnya.

Selain fokus pada pengungkapan pelaku, Kementerian HAM juga berencana mengirim tim untuk menemui keluarga korban guna mengidentifikasi kebutuhan mereka, termasuk pendampingan psikologis.

Dalam rapat yang sama, Mugiyanto kembali menegaskan bahwa seluruh operasi TNI dan Polri di Papua harus menjadikan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai landasan dalam menjalankan tugas.