Netanyahu Akui Gaza Dikurung Seperti Penjara

AKTUALITAS.ID – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali memicu kontroversi setelah menyamakan kondisi warga Jalur Gaza dengan Korea Utara. Dalam sebuah podcast berbahasa Ibrani, Netanyahu menyatakan bahwa penduduk Gaza tidak memiliki kebebasan untuk meninggalkan wilayah tersebut, lalu mempertanyakan mengapa mereka tidak memperoleh hak bergerak seperti masyarakat di negara lain.

“Orang-orang sama sekali tak boleh meninggalkan Gaza,” ujar Netanyahu, dikutip Al Jazeera, Senin (3/8/2026).

Ia kemudian mempertanyakan sikap negara-negara lain yang menurutnya enggan menerima warga Gaza.

“Mengapa mereka tidak memiliki hak dasar yang sama seperti miliaran orang di seluruh dunia, yaitu kebebasan untuk bergerak,” katanya.

Pernyataan tersebut muncul di tengah situasi kemanusiaan yang masih menjadi perhatian dunia. Sejak perang meletus pada Oktober 2023, Israel memberlakukan pembatasan ketat terhadap akses keluar-masuk Jalur Gaza. Blokade itu berdampak pada mobilitas penduduk serta distribusi bantuan, termasuk makanan, obat-obatan, dan kebutuhan medis.

Komentar Netanyahu juga kembali menghidupkan perdebatan mengenai wacana relokasi warga Gaza yang sebelumnya pernah disampaikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Saat itu, Trump mengusulkan pembangunan kawasan baru di Gaza yang menurut berbagai laporan akan melibatkan pemindahan penduduk ke negara lain seperti Yordania dan Mesir.

Usulan tersebut menuai penolakan luas dari banyak negara dan organisasi internasional. Para pengkritik menilai pemindahan paksa penduduk bertentangan dengan hukum humaniter internasional dan tidak dapat menjadi solusi bagi konflik yang berkepanjangan.

Dalam berbagai pembahasan mengenai gencatan senjata, salah satu prinsip yang dikemukakan adalah bahwa warga Gaza tidak boleh dipaksa meninggalkan wilayahnya. Kesepakatan tersebut juga memuat ketentuan bahwa mereka yang memilih pergi harus memiliki kesempatan untuk kembali.

Sementara itu, krisis kemanusiaan di Jalur Gaza masih menjadi sorotan dunia. Berbagai lembaga internasional terus menyerukan peningkatan akses bantuan bagi warga sipil serta mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi dan penghormatan terhadap hukum internasional.

Pernyataan terbaru Netanyahu diperkirakan kembali memicu perdebatan mengenai blokade Gaza, kebebasan bergerak warga sipil, serta masa depan wilayah Palestina di tengah konflik yang belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. (Mun)