DPR Buka Jalan Hukum bagi Orang Tua Korban MBG

AKTUALITAS.ID – Kasus dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan. Setelah kejadian di sejumlah daerah, termasuk Bogor, Jawa Barat, dan Papua, DPR mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan investigasi menyeluruh.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini bahkan membuka ruang bagi orang tua siswa untuk menempuh jalur hukum apabila anak mereka mengalami gangguan kesehatan yang diduga berkaitan dengan konsumsi makanan MBG.

Yahya mengatakan kasus tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa karena menyangkut keamanan makanan yang dikonsumsi anak-anak dan tenaga pendidik.

“Jika ada orang tua yang keberatan terhadap kasus keracunan makanan yang menimpa anaknya, orang tua tersebut dapat menuntut secara hukum karena telah dirugikan kesehatannya sehingga anaknya terkena penyakit. Apakah kasus keracunan merupakan tindak pidana atau bukan, serahkan kepada aparat penegak hukum,” kata Yahya, Sabtu (8/8/2026)

Yahya meminta setiap kasus dugaan keracunan MBG diperiksa secara menyeluruh.

Menurutnya, investigasi diperlukan untuk mengetahui sumber persoalan, termasuk proses pengolahan, penyimpanan, distribusi, hingga waktu makanan dikonsumsi.

Ia juga mengingatkan pentingnya memperjelas batas waktu makanan layak dikonsumsi agar makanan yang telah melewati masa aman tidak diberikan kepada penerima manfaat.

“Pengawasan harus dilakukan secara ketat dengan melibatkan pihak sekolah, orang tua, dan dinas kesehatan setempat,” tegasnya.

Yahya juga meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti menyebabkan keracunan diberikan sanksi tegas.

“SPPG yang mengakibatkan keracunan harus diberi sanksi yang tegas dengan diberhentikan,” ujarnya.

Di sisi lain, Yahya mengapresiasi langkah BGN membenahi sejumlah dapur yang dinilai tidak memenuhi ketentuan.

Ia menyebut BGN telah melakukan penertiban terhadap jaringan SPPG yang bermasalah.

“BGN telah membuat kebijakan bersih-bersih baik di kalangan internal maupun telah menutup 883 dapur, memberhentikan 137 kepala SPPG dan menemukan 144 dapur yang tetap dibayar walaupun tidak beroperasi. Langkah tersebut patut diberikan apresiasi,” kata Yahya.

Menurutnya, kepala SPPG memiliki tanggung jawab besar terhadap keamanan makanan sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat.

Karena itu, pelanggaran terhadap standar keamanan makanan dinilai harus berujung pada sanksi yang tegas.

Sorotan terhadap MBG kembali menguat setelah kasus dugaan keracunan terjadi di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Papua.

Kepala BGN Sudaryono sebelumnya mengatakan pihaknya langsung mengambil tindakan terhadap kepala SPPG yang berkaitan dengan kasus tersebut.

“Ini fatal. Sudah langsung kami suspend, kami copot kepala SPPG-nya,” kata Sudaryono seusai rapat di kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (6/8).

BGN juga mengirimkan tim ke Jayapura untuk melakukan investigasi.

Tim tersebut ditugaskan mencari tahu penyebab ratusan siswa mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan MBG.

“Sejauh ini investigasi sementara mereka masaknya kecepetan ya. Ini kita berpacu melawan waktu bagaimana caranya, intinya memastikan tidak boleh ada keracunan lagi. Tidak boleh lagi,” ujar Sudaryono.

Yahya menilai kasus berulang harus menjadi alarm keras bagi pengelola program MBG.

Ia meminta pengawasan tidak hanya dilakukan setelah muncul korban, tetapi diperketat sejak makanan diproduksi hingga diterima dan dikonsumsi siswa.

Sekolah, orang tua, dinas kesehatan, dan pengelola SPPG dinilai harus memiliki peran dalam memastikan makanan yang dibagikan memenuhi standar keamanan.

Bagi DPR, persoalan utama bukan sekadar memberikan sanksi setelah kejadian, tetapi memastikan kasus keracunan tidak kembali terjadi.

Jika terdapat dugaan pelanggaran hukum, Yahya menyerahkan proses selanjutnya kepada aparat penegak hukum untuk menentukan ada atau tidaknya unsur pidana. (Firman/Mun)