BPN Tantang Balik Jokowi Buka Konsesi Besar di Lingkarannya

AKTUALITAS.ID – Direktur Konsolidasi Nasional Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Fuad Bawazier merespons pernyataan calon presiden (capres) Joko Widodo (Jokowi) yang kembali menyinggung terkait kepemilikan lahan yang dimiliki oleh para pemegang konsesi lahan dalam jumlah besar. Fuad pun menantang mantan gubernur DKI Jakarta itu untuk membuka sekumpulan nama-nama konglomerat, dan jenderal yang ada di sekitanya.

“Semuanya, suruh di-list sama Pak Jokowi, list semua itu. Konglomerat, jenderal-jenderal sekitarnya dia, semua di-list sampai-sampai, saya yakin Pak Prabowo akan nyerahin semua tanah bersama pihak mereka,” kata Fuad saat ditemui wartawan di TB. Simatupang, Jakarta, Senin (25/2/2019).

Fuad menilai tudingan Jokowi terhadap Prabowo tidaklah fair. Ia mengatakan, Prabowo membeli lahan tersebut dengan harga yang tinggi.

Ia menganggap, belum tentu ada pihak lain yang mau membeli dengan harga sebesar itu. Oleh karena itu, berharap pemerintah mau menguji temuan-temuan lainnya yang serupa, tidak hanya ke Prabowo.

“Sekarang kita tantang balik, list-kan semuanya, jangan cuma Pak Prabowo saja, itu kan kaitannya sama pribadi,” ujarnya.

Sebelumnya Jokowi dalam pidatonya menyebut akan ada 12,7 juta hektare tanah konsesi yang akan dibagikan pemerintah untuk rakyat. Namun, ia menegaskan bahwa dirinya masih menunggu kepada pihak-pihak pemegang konsensi besar untuk mau mengembalikan ke negara.

“Saya ulang, jadi kalau ada konsesi besar yang ingin mengembalikan kepada negara. Saya tunggu,” ujar Jokowi.

Pada hari ini, Jokowi kembali menjelaskan makna di balik pernyataannya soal konsesi lahan dalam acara ‘Konvensi Rakyat’ di Sentul, Bogor tadi malam. Dalam pidatonya, Jokowi menyatakan, akan menunggu pengembalian lahan atau tanah oleh penerima konsensi dalam skala besar.

Jokowi menegaskan, bahwa apa yang dimaksud dengan pengembalian konsensi bukan sebuah paksaan bagi pemilik konsensi untuk mengembalikannya ke negara. “Bukan memaksa. Bukan memaksa. Karena kita juga tahu kepastian hukum itu harus ada. Setiap hak yang diberikan kepada investor, kepada pengusaha, kepada rakyat, kepastian hukumnya harus jelas,” jelas Jokowi di Cilacap, Senin (25/2/2019). [Republika.co.id]