AKTUALITAS.ID – Pembahasan RUU Cipta Lapangan Kerja masih menjadi pro kontra di masyarakat. Wakil Ketua Umum BPP HIPMI Anggawira menilai RUU Cipta Kerja memiliki sisi positif. Salah satunya menyangkut persaingan ekonomi global. Dia menganggap RUU tersebut sebenarnya merupakan strategi pemerintah agar bisa berkompetisi.
“Saya melihat pemerintah dalam hal ini mencoba melakukan terobosan dengan Omnibus dan RUU Cipta Kerja ini untuk membuat kita makin cepat di era yang seperti ini, apalagi sekarang Covid dan sebagainya,” ujar Anggawira saat dihubungi, Senin (20/7).
“Jadi kalau saya lihat sih ya ini bagian dari sebuah usaha untuk membuat, kita makin punya strategi yang tepat dalam berkompetisi ke depan,” ujarnya.
Anggawira menuturkan RUU Cipta Kerja dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia. Selama ini, dia mengatakan desentralisasi kewenangan akibat reformasi tidak diiringi dengan kesiapan SDM.
“Problem utamanya ketika proses desentralisasi yang terjadi ini kan kualitas SDM yang di masing-masiing daerah ini kan berbeda. Problem di birokrasi dan sebagainya menyebabkan percepatan itu antar satu daerah dengan daerah yang lain itu tidak berlangsung sama,” ujar Anggawira.
Lebih lanjut, Angga menyampaikan RUU Cipta Kerja juga dapat memberi kemudahan dalam berusaha. Dia berkata, pelayanan dan perizinan yang lebih cepat karena RUU Cipta Kerja bisa menarik investasi.
“Kalau sekarang kita bicara pertumbuhan, kesejahteraan tanpa adanya suatu investasi itu membuka lapangan pekerjaan kan tidak mungkin kesejahteraan itu bisa terjadi,” ujarnya.
Anggawira juga menambahkan semua orang sudah memanfaatkan teknologi dalam berbisnis. Dahulu, dia berkata satu persen pertumbuhan bisa menciptakan lapangan pekerjaan 250 ribu orang.
“Cuma sekarang angka statistik 1 persen itu mungkin enggak lebih dari 100 ribu misalnya. Nah artinya ini harus benar-benar harus ada sebuah regulasi yang cepat menangkap perubahan yang terjadi di dunia ini. Kalau tidak ya kita akan makin kalah dengan negara-negara tetangga kita. Nah ini saya rasa satu terobosan,” tutup Anggawira.
Basri juga mendorong agar Pemprov DKI menyiapkan agar seluruh biaya sekolah negeri maupun swasta digratiskan seluruhnya. Menurutnya, di banyak daerah sudah bisa mewujudkan hal tersebut, dan Jakarta harus bisa memulainya dalam waktu dekat.
“Di banyak daerah sudah bisa terwujud, masa kita tidak bisa. Ibu kota negara yang punya banyak dana dan banyak swasta besar yang bisa kasih beasiswa dan lain-lain,” ujarnya.
Basri menambahkan, Komisi E bakal membahas hal ini lebih lanjut dengan Dinas Pendidikan mengenai rencana dana subsidi sebesar Rp171 miliar ini.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan dana subsidi sebesar Rp171 miliar untuk bantuan biaya masuk peserta didik yang tidak lolos sekolah negeri dan terpaksa harus masuk sekolah swasta.
