AKTUALITAS.ID – Permasalahan stunting di Indonesia masih belum usai dan bisa dikategorikan masalah besar. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dibutuhkan peran dari berbagai lapisan masyarakat termasuk peran pemuda Indonesia.
Ketua Harian Pimpinan Satuan Karya Keluarga Berencana (Pinsaka Kencana) Tingkat Nasional dr. Hernalom Gultom mengatakan, jika pada masa remaja tidak mendapatkan ilmu tentang gizi, akan sulit ke depannya dalam kehidupan berkeluarga. Dampaknya kedepan hal bisa berpengaruh terhadap risiko anak yang dilahirkan mengalami stunting.
“Indonesia darurat stunting, angka stunting nasional saat ini sekitar 27 persen. Sedangkan untuk DKI Jakarta sudah turun diangka sekitar 17 persen. Kita butuh gerakan yang nyata, yang bisa mengubah kondisi ini. Kondisi anak yang terkena stunting tidak bisa diubah, yang penting adalah bagaimana kita harus menyelamatkan generasi setelahnya,” katanya dalam acara yang di gelar BKKBN dan juga Hut saka Kencana ke 36 di Sanggar saka Kencana Buperta Cibubur Jakarta Timur, Minggu (10/5/2021).
Stunting itu, kata Gultom, masalahnya bukan hanya kurang gizi, namun dari segi kecerdasannya juga akan terancam.
“Kasihan nanti anaknya ga bisa sekolah dengan maksimal, gangguan kesehatan jadi mudah sakit, sampai tuanya juga bisa mudah sakit,” jelasnya.
Dikesempatan yang sama, Ketua Pinsaka Kencana DKI Jakarta, Hendry Novrizal mengungkapkan alasan remaja perlu dilibatkan dalam pencegahan stunting. Yaitu karena banyak yang masih menyangka bahwa isu stunting hanya untuk orang tua dan pasangan yang sudah menikah.
“Padahal sebenarnya stunting adalah sebuah siklus. Jika calon ibu punya asupan gizi kurang sejak remaja, ia berisiko punya anak kurang gizi dan si anak akan mencontoh pola makan ibunya dan siklus tersebut akan terus berlanjut,” tutup Hendry.
Dalam acara tersebut di hadiri Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Safrina Salim, Direktur Bina Kualitas Pelayanan KB Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Martin Suanta dan Kepala Biro Hukum BKKBN Hendri Novriza. [Jose Tarigan/Ari W]
