KPK: Impor Mobil Logistik Masih Tahap Potensi

AKTUALITAS.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mengawasi impor 105.000 mobil pick-up dari India untuk mendukung operasional program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).

Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, mengonfirmasi bahwa kendaraan niaga tersebut telah diimpor untuk kebutuhan logistik program koperasi desa.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Setyo Budiyanto, menegaskan pihaknya akan melakukan pengawasan berbasis pencegahan.

“Kami melihat selama itu masih potensi, kami punya yang namanya Risk Corruption Assessment (RCA),” ujar Setyo di Kantor Kementerian PAN-RB, Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Setyo menjelaskan, jika ditemukan potensi penyimpangan, maka pendekatan yang dikedepankan adalah pencegahan agar tidak berkembang menjadi tindak pidana korupsi.

Menurutnya, saat ini KPK masih mengikuti langkah pemerintah dalam menjalankan program strategis tersebut. Ia meyakini pemerintah telah menyiapkan skema terbaik agar program berjalan efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Kita tunggu langkah berikutnya. Pemerintah tentu sudah mempertimbangkan agar program ini berjalan baik,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan impor 105.000 mobil pick-up tersebut tidak akan membebani fiskal negara.

Menurutnya, pembiayaan Kopdes Merah Putih berasal dari pinjaman Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan mencicil kewajiban pinjaman sekitar Rp40 triliun per tahun selama enam tahun.

Pembayaran cicilan dilakukan dengan mengalihkan sebagian alokasi dana desa yang telah dianggarkan dalam APBN. Dengan demikian, skema ini disebut tidak menambah beban baru pada anggaran negara, melainkan hanya mengubah mekanisme penyaluran.

Program Kopdes Merah Putih digadang-gadang sebagai upaya memperkuat distribusi logistik dan ekonomi desa. Pengadaan kendaraan pick-up dalam jumlah besar ini menjadi salah satu tulang punggung operasional distribusi barang di tingkat desa dan kelurahan.

Meski demikian, pengawasan ketat dinilai penting mengingat nilai proyek dan skema pembiayaan yang besar. KPK menegaskan akan terus melakukan pemantauan guna memastikan program berjalan transparan dan bebas dari praktik korupsi. (Bowo/Mun)