Pengamat: Pencopotan Dadan Dinilai Bukti Ketegasan Prabowo

AKTUALITAS.ID – Keputusan Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) terus menuai perhatian publik. Langkah tersebut semakin menjadi sorotan setelah Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor BGN sehari setelah pergantian pimpinan diumumkan pemerintah.

Pada 2 Juni 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan pemberhentian Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN. Dalam waktu yang sama, dua pejabat lainnya yakni Sony Sanjaya dan Lodewyk Pusung juga diberhentikan dari jabatannya.

Belum genap 24 jam setelah pengumuman tersebut, Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor BGN pada Rabu (3/6/2026), memicu berbagai spekulasi dan perhatian luas dari masyarakat.

Pengamat Komunikasi Politik dari Swarna Dwipa Institute, Frans Immanuel Saragih, menilai rangkaian peristiwa tersebut merupakan langkah yang patut diapresiasi dan menunjukkan respons pemerintah terhadap berbagai polemik yang berkembang.

“Saya meyakini bahwa pemberhentian diikuti penggeledahan oleh Kejagung tidak dilakukan secara instan. Ini kemungkinan merupakan proses yang sudah dipantau dalam waktu cukup lama dan momentum awal Juni 2026 dipandang sebagai waktu yang tepat,” ujar Frans.

Menurut Frans, dari perspektif komunikasi politik, pencopotan Dadan sebagai Kepala BGN dapat dibaca sebagai sinyal bahwa Presiden Prabowo mendengarkan berbagai kritik, masukan, dan keluhan yang berkembang di tengah masyarakat terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menilai isu MBG dalam beberapa bulan terakhir menjadi salah satu topik yang paling banyak dibicarakan di ruang publik, mulai dari media cetak, media online, televisi hingga media sosial.

“Dari sisi komunikasi politik saya melihat pemberhentian Dadan sebagai Kepala BGN merupakan bukti bahwa Presiden Prabowo peka terhadap jeritan yang timbul di masyarakat seputar MBG. Kita melihat begitu banyak pembahasan terkait polemik MBG, termasuk respons masyarakat di media sosial,” katanya.

Frans menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo yang memiliki dampak besar terhadap peningkatan kualitas gizi anak-anak Indonesia.

Karena itu, menurutnya, pemerintah berkepentingan memastikan program tersebut berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran.

Ia menambahkan, apabila nantinya terdapat dugaan penyimpangan atau pelanggaran hukum yang terbukti dalam pengelolaan program tersebut, maka hal itu akan menjadi persoalan serius karena menyangkut kepercayaan publik terhadap program yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

“Apabila memang nantinya terbukti ada tindakan yang merugikan keuangan negara, tentu hal itu sangat disayangkan karena mencederai tujuan mulia pemerintah dalam memberikan perhatian terhadap kebutuhan gizi masyarakat,” ujarnya.

Frans berharap pergantian kepemimpinan di BGN menjadi momentum perbaikan tata kelola kelembagaan sekaligus memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis ke depan.

Menurutnya, tantangan berikutnya berada di tangan jajaran pimpinan baru untuk membuktikan bahwa program prioritas pemerintah tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Tinggal bagaimana ke depan BGN di bawah struktur pimpinan yang baru bisa memberikan dampak dan pengaruh positif dari program tersebut. Namun secara umum ini merupakan langkah yang cukup baik dalam merespons polemik yang selama ini berkembang di masyarakat,” tutupnya.

Kini perhatian publik tertuju pada proses hukum yang tengah berjalan serta arah kebijakan baru BGN setelah pergantian kepemimpinan. Masyarakat juga menantikan hasil penyelidikan yang dilakukan aparat penegak hukum terkait penggeledahan yang dilakukan di kantor lembaga tersebut. (Mun)