KPK Geledah Empat Lokasi dan Sita Dokumen Penting Terkait OTT Muara Enim

AKTUALITAS.ID – Juru Bicara KPK Budi Prasetyo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan penyidik menyita sejumlah dokumen terkait proses pengadaan barang dan jasa setelah menggeledah empat lokasi dalam penyidikan kasus dugaan suap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

“Dari kegiatan tersebut, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan proses pengadaan maupun pihak-pihak yang terlibat dalam perkara,” kata Budi kepada wartawan, Sabtu (13/6/2026).

Empat lokasi yang digeledah penyidik meliputi Kantor Bupati Muara Enim, Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, rumah dinas Bupati Muara Enim, serta rumah salah satu tersangka, Abi Nurwardani.

Menurutnya, langkah penggeledahan dilakukan untuk memperkuat alat bukti dan memperjelas konstruksi perkara yang sedang ditangani KPK.

“Penggeledahan ini merupakan langkah penyidikan yang penting untuk melengkapi dan memperkuat konstruksi pembuktian perkara,” ujarnya.

Lembaga anti rasuah itu juga terus menelusuri aliran uang dan keterlibatan para pihak yang diduga memiliki peran dalam praktik korupsi tersebut.

“Penggeledahan menjadi bagian dari komitmen KPK untuk menelusuri secara menyeluruh aliran uang, peran para pihak serta aspek-aspek lain yang relevan guna mengoptimalkan pembuktian perkara,” kata Budi.

Sebelumnya kasus ini bermula dari OTT yang dilakukan KPK pada 7 hingga 8 Juni 2026. Dalam operasi tersebut, 10 orang diamankan di Jakarta dan Sumatera Selatan. Salah satu pihak yang terjaring adalah Bupati Muara Enim, Edison.

Setelah melakukan pemeriksaan intensif, KPK menetapkan empat tersangka pada (9/6/2026). Mereka adalah Bupati Muara Enim Edison, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim Abi Nurwardani, pegawai pemasaran PT Millenium Solusi Abadi Cory Erin Hardi, serta Adi Triyadi yang merupakan keponakan Edison.

Pengembangan perkara berlanjut ketika KPK melakukan OTT lanjutan pada (10/6/2026) dan menangkap lima aparatur sipil negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Operasi tersebut menjadi OTT ke-13 yang dilakukan lembaga antirasuah sepanjang 2026. (Micko)