DPR Soroti Nilai Fantastis Pengadaan Rudal BrahMos

AKTUALITAS.ID – Rencana pemerintah mengadakan sistem rudal supersonik BrahMos mulai menuai sorotan di DPR RI. Sejumlah anggota dewan mempertanyakan urgensi pembelian alutsista bernilai besar tersebut, terutama di tengah tekanan terhadap kondisi fiskal negara dan belum adanya penjelasan resmi dari pemerintah mengenai rencana pengadaan itu.

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, mengatakan hingga kini DPR belum menerima pemaparan resmi terkait rincian pengadaan rudal BrahMos yang diproduksi perusahaan patungan India dan Rusia.

“DPR belum menerima pemberitahuan dari Pemerintah terkait detail pengadaan sistem rudal BrahMos tersebut,” ujar TB Hasanuddin.

Menurutnya, setiap pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) dengan nilai anggaran besar wajib dilaksanakan secara transparan dan akuntabel karena menggunakan dana publik. DPR, kata dia, akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap proses tersebut.

“DPR akan menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal. Dalam waktu dekat akan meminta penjelasan resmi dari Pemerintah,” tegasnya.

Sorotan juga datang dari Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta. Ia mempertanyakan prioritas pengeluaran negara apabila pengadaan alutsista bernilai besar dilakukan ketika pemerintah masih menghadapi berbagai tantangan ekonomi.

“Di tengah kondisi ekonomi seperti sekarang, anggaran negara seharusnya digunakan untuk sektor-sektor yang langsung dan mendesak memenuhi kebutuhan rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja,” kata Wayan.

Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka alasan strategis di balik kebutuhan sistem rudal tersebut, termasuk dampaknya terhadap kondisi fiskal dalam jangka panjang. Penjelasan itu dinilai penting agar publik memahami dasar pengambilan kebijakan dan penggunaan anggaran negara.

Sebelumnya, sejumlah kalangan masyarakat sipil juga menyampaikan pandangan serupa. Salah satunya disampaikan oleh Poros Pemuda Peduli Indonesia melalui Abraham Opem yang meminta agar seluruh proses pengadaan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menilai pemerintah perlu menjelaskan dasar kebijakan, urgensi kebutuhan pertahanan, mekanisme pengadaan, hingga rincian penggunaan anggaran agar proses berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan nasional.

Hingga saat ini, pemerintah belum memberikan penjelasan resmi mengenai detail kontrak, nilai pengadaan, mekanisme pembayaran, maupun jadwal realisasi pembelian sistem rudal BrahMos sebagaimana disorot oleh para anggota DPR. Pembahasan mengenai rencana tersebut diperkirakan akan menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap kebijakan pertahanan dan penggunaan anggaran negara. (Bowo/Mun)