Waka MPR: Saatnya Indonesia Buktikan Potensi Energi Hijau

AKTUALITAS.ID – Pemerintah Indonesia menempatkan transisi energi dan aksi iklim sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, saat menjadi pembicara dalam South East Asia Climate Forum yang merupakan bagian dari rangkaian London Climate Action Week.

Dalam forum yang mempertemukan para pemangku kepentingan global di sektor energi dan perubahan iklim itu, Eddy menilai Indonesia tidak boleh lagi hanya dikenal sebagai negara dengan potensi energi terbarukan yang besar, tetapi harus mampu membuktikan kapasitasnya dalam memanfaatkan potensi tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Eddy mengingatkan bahwa lebih dari dua dekade lalu Indonesia telah disebut sebagai negara dengan potensi energi terbarukan terbesar di Asia. Namun hingga kini, menurutnya, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.

“Yang menarik sekaligus menjadi tantangan bagi kita adalah, 25 tahun kemudian Indonesia masih disebut sebagai negara dengan potensi energi terbarukan terbesar di Asia. Artinya, potensi yang luar biasa tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa momentum saat ini harus dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan sektor energi bersih sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Menurut Eddy, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menjadikan transisi energi dan aksi iklim sebagai bagian penting dari strategi pembangunan nasional. Pemerintah, kata dia, berupaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, dan pengurangan emisi karbon.

“Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen pada 2028. Pada saat yang sama, kami berkomitmen memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus melakukan dekarbonisasi ekonomi untuk mencapai target Net Zero Emissions pada tahun 2060 atau bahkan lebih cepat,” jelasnya.

Sebagai bagian dari target tersebut, Indonesia menargetkan pembangunan kapasitas pembangkit energi terbarukan hingga 70 gigawatt pada tahun 2040. Dengan capaian itu, bauran energi terbarukan nasional diharapkan meningkat dari sekitar 15–16 persen menjadi lebih dari 35 persen.

Eddy menegaskan bahwa agenda dekarbonisasi bukan semata-mata isu lingkungan, melainkan juga strategi ekonomi untuk meningkatkan daya saing nasional dan menarik investasi.

“Target ini menunjukkan bahwa Indonesia sepenuhnya serius dalam menjalankan transisi energi. Kami memahami bahwa masa depan pertumbuhan ekonomi yang kuat harus dibangun di atas fondasi energi yang bersih, berkelanjutan, dan berdaya saing,” katanya.

Di bidang regulasi, Eddy menyampaikan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang Energi Terbarukan telah memasuki tahap akhir. Selain itu, DPR RI juga tengah membahas Rancangan Undang-Undang Aksi Iklim yang dirancang menjadi regulasi komprehensif pertama di Indonesia mengenai perubahan iklim.

Pemerintah dan DPR juga berencana merevisi Undang-Undang Ketenagalistrikan agar kerangka hukum nasional semakin selaras dengan kebutuhan percepatan transisi energi dan pengembangan ekonomi hijau.

“Indonesia sedang membangun fondasi kebijakan yang kuat agar transformasi menuju ekonomi hijau dapat berjalan lebih cepat, memberikan kepastian bagi investor, sekaligus menciptakan manfaat ekonomi dan sosial yang luas bagi masyarakat,” tutup Eddy.

Rencana-rencana tersebut masih berada pada tahap penyusunan dan pembahasan kebijakan. Implementasinya akan bergantung pada proses legislasi, pelaksanaan program pemerintah, serta dukungan investasi dan infrastruktur di sektor energi. (Mun)