Data Desil Jadi Sorotan, Mensos Pastikan Warga Bisa Ajukan Koreksi

AKTUALITAS.ID – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan data desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dapat dikoreksi apabila ditemukan kesalahan atau tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Gus Ipul merespons keluhan sejumlah warga yang merasa status desil mereka tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Menurut dia, pemerintah terbuka terhadap laporan masyarakat dan akan melakukan perbaikan jika ditemukan ketidaktepatan data.

“Kalau misalnya ada kekeliruan, ketidaktepatan sasaran, kita segera perbaiki. Pokoknya prinsipnya kita terbuka, sangat terbuka,” kata Gus Ipul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8).

Gus Ipul mengatakan masyarakat yang merasa datanya tidak sesuai dapat mengajukan pemutakhiran melalui sejumlah kanal resmi. Pengaduan dapat disampaikan melalui Command Center, layanan WhatsApp, aplikasi Cek Bansos, maupun dengan mendatangi kantor kelurahan atau balai desa untuk meminta bantuan operator memperbarui data.

Menurut Gus Ipul, pembagian masyarakat berdasarkan desil dilakukan untuk mempertajam sasaran berbagai program pemerintah. Data tersebut mengelompokkan masyarakat ke dalam 10 tingkatan berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi, mulai dari desil 1 sebagai kelompok dengan kondisi sosial ekonomi paling rendah hingga desil 10 sebagai kelompok dengan kondisi ekonomi paling tinggi.

“Nah, dengan adanya pendesilan ini, kita mempertajam sasaran,” ujar Gus Ipul.

Ia menjelaskan pemerintah saat ini terus melakukan integrasi dan pemutakhiran data kementerian serta lembaga di bawah koordinasi Badan Pusat Statistik (BPS). Pemutakhiran tersebut dinilai penting karena ketepatan data akan menentukan apakah bantuan dan program pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

“BPS yang mengendalikan, kita semua membantu melakukan pemutakhiran. Ini penting karena data menjadi penentu apakah program kita tepat sasaran, program kita sampai kepada mereka yang berhak,” kata Gus Ipul.

Dengan data yang lebih akurat, pemerintah dapat menentukan penerima program berdasarkan kelompok desil. Gus Ipul mencontohkan Program Keluarga Harapan (PKH) yang akan difokuskan untuk masyarakat desil 1 dan 2, sedangkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dapat menyasar kelompok desil 1 hingga 4.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah masih mengkaji rencana pembatasan pembelian Pertalite. Menurut dia, validitas data desil menjadi salah satu faktor penting sebelum kebijakan tersebut diterapkan.

“Nah salah satu cara untuk membuat tepat sasaran, data kita harus valid. Nah desilnya ini yang kita lagi mengecek terus, jangan sampai harapan kita baik, tapi ternyata implementasinya karena datanya yang tidak valid membuat sesuatu yang tidak sesuai harapan kita,” ujar Bahlil.

Persoalan validitas data desil menjadi sorotan setelah sejumlah warga mengeluhkan status mereka yang masuk desil 9 atau 10, meski kondisi keuangan mereka dinilai tidak mencerminkan kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi tinggi.

Keluhan tersebut semakin mencuat seiring wacana pembatasan akses terhadap BBM bersubsidi Pertalite bagi masyarakat yang masuk desil 9 dan 10. Data DTSEN menjadi salah satu acuan dalam menentukan kelompok masyarakat yang terdampak kebijakan tersebut.