Pengamat menilait pemerintah tidak adanya melibatkan stakeholders
Penunjukan dewan pengawas oleh presiden justru tidak sesuai dengan tujuan awal.
Masih ada beberapa undang-undang yang masih dalam antrean yang juga harus disahkan.
Saat dihitung secara manual hanya ada 102 anggota atau tidak memenuhi batas kuorum
Pemilihan Dewan Pengawas KPK harus mengedepankan profesionalisme.
Tujuh fraksi menyepakati secara bulat revisi UU KPK tersebut.
AKTUALITAS.ID – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengesahkan Revisi Undang-Undang tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang pada rapat paripurna, Senin (16/9/2019). DPR dan pemerintah menyepakati perubahan Pasal 7 Ayat 1...
AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengusulkan, lima Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih periode 2019-2023 segera dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Sebab, menurut Fahri, tiga pimpinan...
AKTUALITAS.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pemerintah akan terus bekerja keras untuk menyingkirkan hambatan-hambatan investasi. Ia pun berjanji pemerintah dan DPR periode mendatang akan merevisi puluhan...
Anggota Panitia Kerja DPR RI dari Fraksi NasDem, Teuku Taufiqulhadi menyampaikan bahwa pihaknya berhasil menyelesaikan pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) untuk menggantikan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) lama peninggalan...
AKTUALITAS.ID – Komisi III DPR dijadwalkan menggelar rapat pimpinan membahas Revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara tertutup. Saat dimintai konfirmasi,...
Komisi III DPR menerima surat dari KPK soal adanya dua capim yang bermasalah.
Presiden Jokowi telah menyetujui UU KPK direvisi.
AKTUALITAS.ID – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Taufiqulhadi menjelaskan, Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) hanya terbatas...
