Presiden Jokowi telah menyetujui UU KPK direvisi.
AKTUALITAS.ID – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Taufiqulhadi menjelaskan, Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) hanya terbatas...
Surpres yang ditandatangani Jokowi berisi DIM yang merevisi draf RUU KPK dari DPR.
Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta penyelesaian persoalan di Papua dan Papua Barat harus lebih progresif dan permanen agar tidak ada gejolak yang terulang.
Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI Sulaeman L. Hamzah menyebutkan segala persoalan di Papua harus diselesaikan dengan pendekatan kultural.
Pengamat sekaligus pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai, revisi UU KPK yang diusulkan oleh DPR telah menyalahi undang-undang.
Fahri mengatakan, usulan membangun istana presiden sudah dilontarkannya sejak lama, bahkan dirinya lebih setuju jika ibu kota dipindahkan ke Papua.
Tidak ada lembaga yang luput dari pengawasan.
Fahri Hamzah Kritik Pegawai KPK yang menutup logo KPK dengan kain hitam sebagai bentuk protes terhadap wacana DPR merevisi UU KPK.
Pastikan Konsistensi, Komisi III DPR bakal meminta 10 calon pimpinan KPK menandatangani surat pernyataan yang berisi komitmen bila menjabat pimpinan KPK.
Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Very Junaidi menilai revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) adalah momen untuk...
DPR mengapresiasi Pansel Capim KPK yang bekerja di bawah tekanan publik.
Pada dasarnya fungsinya sama