Komisi II DPR Buka Peluang Revisi UU MD3 Usai Putusan MK soal Kuota Perempuan di AKD

AKTUALITAS.ID – Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan bahwa DPR perlu merevisi Undang-Undang MD3 sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan keterwakilan minimal 30 persen perempuan dalam pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) DPR RI.

Putusan MK tersebut merupakan hasil gugatan yang diajukan oleh Perludem, Koalisi Perempuan Indonesia, dan Titi Anggraini, yang menuntut penguatan representasi perempuan dalam struktur legislatif.

“Kami menghormati putusan MK. Namun, putusan itu bersifat negative legislator dan baru menjadi positive legislator jika telah dinormakan dalam undang-undang,” ujar Rifqinizamy kepada wartawan, Minggu (2/11/2025).

Politikus Partai NasDem itu menegaskan bahwa revisi UU MD3 menjadi langkah penting untuk mengakomodasi putusan MK secara legal dan struktural. Komisi II DPR, menurutnya, berada dalam posisi mendukung langkah tersebut.

“Dibutuhkan revisi UU MD3 agar putusan MK bisa dijalankan secara normatif,” tegasnya.

Meski demikian, Rifqinizamy menyebut perombakan komposisi pimpinan AKD, termasuk Komisi II yang saat ini tidak dipimpin perempuan, bergantung pada keputusan masing-masing fraksi sebagai perpanjangan tangan ketua umum partai politik.

“Kami kembalikan kepada pimpinan fraksi untuk menindaklanjuti putusan MK. Jika tidak segera dilakukan perombakan, itu bukan pelanggaran hukum karena proses normatifnya masih berjalan,” jelasnya.

Putusan MK: Kuota Perempuan Wajib di Semua AKD

Dalam amar putusannya, MK menegaskan bahwa setiap AKD DPR RI, mulai dari Komisi, Badan Musyawarah, Panitia Khusus, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, hingga BURT, wajib memiliki keterwakilan perempuan minimal 30 persen.

Putusan ini menjadi tonggak penting dalam mendorong kesetaraan gender di parlemen dan memperkuat partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik. (Ari Wibowo/Mun)