Bahlil Tegaskan Perombakan Kabinet Wewenang Prabowo

AKTUALITAS.ID – Menjelang dua tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, suhu politik di lingkar istana kembali memanas. Isu kocok ulang atau reshuffle kabinet jilid selanjutnya kembali berembus kencang, memicu tanda tanya siapa menteri yang akan terdepak berikutnya.

Menanggapi rumor panas ini, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, buka suara. Ia menegaskan agar semua pihak tidak mencampuri urusan dapur kabinet, karena bongkar pasang menteri adalah murni kekuasaan mutlak Kepala Negara.

“Menyangkut reshuffle, itu adalah hak prerogatif Bapak Presiden, ya,” tegas Bahlil saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Bahlil menolak merinci apakah dalam waktu dekat akan ada lagi menteri yang dicopot. Ia hanya mengingatkan bahwa setiap pergeseran kursi pejabat menteri atau wakil menteri harus dihormati.

“Setiap menteri, setiap wakil menteri, setiap anggota kabinet diangkat atau diberhentikan, kita harus hargai hak prerogatif Bapak Presiden,” tandasnya singkat.

Isu reshuffle lanjutan ini kembali mencuat tak lama setelah Presiden Prabowo melakukan perombakan keenam pada Senin (14/9/2026). Dalam reshuffle teranyar tersebut, posisi krusial Menteri Keuangan (Menkeu) secara mengejutkan kembali dirombak.

Suahasil Nazara—yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan—mendadak dilantik menjadi Menkeu untuk menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Ironisnya, Purbaya baru menduduki kursi Bendahara Negara tersebut selama satu tahun sejak menggantikan Sri Mulyani pada September 2025.

Jejak Bongkar Pasang Kabinet Prabowo

Sepanjang kurang dari dua tahun pemerintahannya, Presiden Prabowo tercatat sangat dinamis dalam melakukan evaluasi. Berikut adalah rekam jejak enam kali reshuffle kilat di era pemerintahan Prabowo:

19 Februari 2025 (Reshuffle I): Pergantian Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi ke tangan Brian Yuliarto. Perombakan juga terjadi di pucuk pimpinan BPKP, BPS, dan BSSN.

8 September 2025 (Reshuffle II): Purbaya Yudhi Sadewa ditunjuk menggantikan Sri Mulyani sebagai Menkeu. Posisi Menkop, Menteri PPMI, dan Menteri Haji/Umrah turut dirombak.

17 September 2025 (Reshuffle III): Djamari Chaniago menggeser Budi Gunawan dari kursi Menko Polkam. Erick Thohir masuk sebagai Menpora menggantikan Dito Ariotedjo, diwarnai perombakan masif deretan Wakil Menteri.

8 Oktober 2025 (Reshuffle IV): Pergeseran posisi Wakil Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Dalam Negeri, Ketua DK LPS (Anggito Abimanyu), dan pembentukan Badan Pengaturan BUMN.

27 April 2026 (Reshuffle V): Dudung Abdurachman ditarik menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Perombakan menyentuh Menteri Lingkungan Hidup, Wamenko Pangan, dan Badan Karantina.

14 September 2026 (Reshuffle VI): Suahasil Nazara naik jabatan menjadi Menteri Keuangan, mendepak Purbaya Yudhi Sadewa yang baru menjabat satu tahun.

Dengan jejak perombakan kabinet yang begitu masif, publik kini menanti apakah hak prerogatif Presiden ini akan kembali memakan “korban” dalam waktu dekat. (Bowo/Mun)